Pemerintah Ubah Pola Penilaian Kinerja Guru

28 Oct 2011

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memutuskan untuk mengubah pola penilaian kinerja guru pemegang sertifikat pendidik.  Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BP SDMP-PMP) Kemdikbud, Syawal Gultom, menyatakan bahwa dengan perubahan pola penilaian ini diharapkan agar guru yang bersertifikat ini harus lebih baik.

“Karena kenyataannya (sertifikasi) belum menunjukkan dampak yang signifikan. Kita berharap, kalau guru ini menganggap ini profesi, tentunya harus ada konsekuensinya. Penilaian kinerja guru ini akan jadi penentu pemberian tunjangan profesi guru. Kenaikan pangkat juga ada kaitannya dengan kinerja dan juga Diklat,” terang Syawal di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (27/10).

Sebelumnya, penilaian kinerja guru lebih bersifat adminsitratif dan berorientasi praktis, kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan penilaian kinerja guru yang akan dilaksanakan pada tahun 2012, dilakukan dengan dua cara, yakni formatif dan sumatif.

Penilaian secara formatif berarti pada prosesnya baik mulai dari sebelum, saat berjalan, hingga sesudah pemberian nilai. Sedangkan penilaian dengan cara sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir tahun.

Maka dari itu mulai tahun 2011 ini, Kemdikbud melakukan pelatihan bagi tim penilai kinerja guru di sekolah. Pelatihan ini dilaksanakan dari tingkat pusat, propinsi dan kelompok kerja dengan mekanisme yang ada. “Peserta yang lulus diberi kewenangan sebagai pelatih untuk pelatihan di Tim Inti Provinsi,” jelasnya.

Pelatihan juga akan diikuti 332.509 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas dan guru. Dari catatan Kemdukbud, saat ini jumlah guru di Indonesia sebanyak 2.925.676 orang. Hanya saja yang memenuhi syarat untuk mendapat sertifikat hanya 2.063.709 orang. Sedangkan yang lolos proses sertifikasi adalah sebanyak 746.727 orang.

Dari catatan Kemdikbud pula, terdapat lima propinsi dengan persentase jumlah guru bersertifikat pendidik tertinggi, yakni Yogyakarta (43,61 persen),  Jawa Tengah (35,37 persen), DKI Jakarta (33,58 persen), Jawa Timur (31,91 persen) dan Sulawesi Utara (30,85 persen). (cha/jpnn)

Mendikbud Paparkan Dua Agenda Kementrian

Keakraban Mendikbud, Mohammad Nuh bersama dengan Wamendikbud bidang Pendidikan, Musliar Kasim dan Wamendikbud bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti usai konferensi pers perdana pascapelantikan di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Rabu (19/10). (foto : nicha/jpnn)

JAKARTA– Usai dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (19/10) di Istana Negara, Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, langsung memaparkan agenda utama kementerian. Turut mendampingi dua Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud). Yakni Musliar Kasim sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan dan Wiendu Nuryanti sebagai Wamendikbud Bidang Kebudayaan.

Nuh menyampaikan, ada beberapa konsekuensi yang segera diselesaikan terkait perubahan fungsi dari Kemdiknas menjadi Kemdikbud. Disebutkan, ada dua agenda utama kementerian baru ini yaitu terkait keorganisasian dan substansi.

Untuk urusan keorganisasian, kata Nuh, akan ada dua direktorat jenderal yang selama ini menangani terkait dengan kebudayaan sebagai bagian dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata akan masuk di Kemdikbud di dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan. “Dua ditjen kita merge kita padatkan jadi satu ditjen. Harus kita selesaikan urusan keorganisasian,” ungkap Nuh.

Nuh menambahkan, dengan adanya satu direktorat jenderal baru maka akan diselesaikan juga terkait dengan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi, dan ukuran kinerjanya.  “Harus disusun APBN 2012 sudah memasukkan organisasi yang baru itu. Insya Allah bisa diselesaikan dalam dua bulan. DPR secara umum sudah memberi persetujuan perubahan nama dari Kemdiknas menjadi Kemdikbud,” katanya.

Sementara terkait agenda substansi, Mendikbud menjelaskan, selama ini ada pandangan bahwa budaya tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan ekonomi. Pandangan lain menyatakan kebudayaan jangan dijadikan faktor ekonomi, tetapi sumber nilai yang melekat di dalam manusia. “Kebudayaan sebagai tuntunan terkait dengan nilai , tetapi kebudayaan sebagai tontotan bagian dari sumber ekonomi dan itu tidak boleh dipisahkan,” imbuhnya.

Menurut mantan Rektor ITS tersebut, budaya sebagai tuntuntan masuk pendidikan, tetapi sebagai tontonan masuk pariwisata sebagai sumber ekonomi. Tujuan utamanya, terang Nuh, adalah nilai budaya melekat pada proses pendidikan. “Itu pulalah kenapa kita canangkan pendidikan karakter yaitu membangun budaya sekolah,” pungkasnya.

Mendikbud lebih lanjut menjelaskan, dengan masuknya budaya dalam proses pendidikan adalah untuk menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap nilai budaya sendiri. Agenda substantif berikutnya adalah menggali warisan-warisan yang belum tergali dan belum ditemukan.

“Kalau ini bisa kita sinkronkan proses pendidikan dan pembudayaan melalui produk-produk budaya dan kita eksplor apa yang sudah diwariskan maka akan menjadi kekayaan yang luar biasa,� jelasnya. (cha/jpnn)

Menpan Jamin Honorer Jadi CPNS

Minggu, 09 Oktober 2011 04:22

BATU –Kabar gembira bagi para pegawai honorer di lingkungan Pemkot Batu. Yakni, Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara berjanji mengangkat mereka sebagai CPNS secara bertahap mulai tahun ini hingga 2013. Tim verifikasi dari Kementerian tersebut, juga sudah turun ke Kota Batu untuk melakukan proses verifikasi data. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara, EE Mangindaan kepada wartawan usai membuka acara Batu Flowers Festival (BFF) dan Kawanua Bakudapa Sedunia di Stadion Brantas, Sabtu (8/10) sore kemarin. ‘’Insyaallah dalam waktu dekat, pegawai honorer itu kita angkat menjadi CPNS,’’ tandasnya. Mangindaan menyebut, pegawai honorer yang belum diangkat menjadi CPNS itu adalah honorer yang tercerer. Mereka masuk setelah tahun 2000, lantaran sebagian sudah diangkat menjadi CPNS sebelum tahun 2010 lalu. ‘’ Pokoknya, mereka yang masuk data verifikasi pasti akan diangkat,’’ tegas menteri kelahiran Minahasa, Sulawesi Utara ini. Dia menjelaskan, pegawai honorer kategori satu bakal diangkat pada tahun 2011 ini. Sedangkan kategori dua, pengangkatannya tahun 2012 dan 2013. Kategori satu adalah pegawai honorer yang mendapatkan honor APBN. Sedangkan kagori dua, honorer yang selama ini mendapatkan pendapatan atau gaji dari APBD. Pihaknya menyadari, pegawai honorer tersebut menjadi satu permasalahan pelik di Kota Batu. Honor yang diberikan kepada para pegawai itu, sangat membebani APBD. Jika honorer diangkat menjadi CPNS, APBD bisa dialihkan ke sektor lain untuk pembangunan demi peningkatan kesejahteraan. Sementara  data yang berhasil dihimpun Malang Post menyebutkan, jumlah pegawai honorer di lingkungan Pemkot Batu sekitar 500 orang. Mereka merupakan pegawai honorer dengan umur kurang dari 50 tahun, sehingga masih ada peluang untuk diangkat. (feb/lyo) Malang Pos

JEMBER, KOMPAS.com – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro mengatakan, elektronic (e)-learning (pembelajaran elektronik) lebih gampang diterima oleh anak-anak daripada hanya membaca atau mendengar.

E-learning memudahkan anak belajar, dibandingkan belajar dengan cara konvensional. Kesukaan anak belajar dengan cara membaca hanya 10 persen, belajar dengan cara mendengar hanya 20 persen, tetapi jika belajar dengan model animasi justru kesukaannya lebih tinggi, 90 persen.

Ini diungkapkan Wardiman Djojonegoro kepada wartawan, usai seminar tentang Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Tuntutan Global di Aula Dinas Pendidikan Jember, Jawa Timur, Senin (3/10/2011).

“E learning menggampangkan anak belajar tetapi resikonya sekolah harus menyediakan biaya, karena harus jer basuki mowo bea antara lain berupa penyediaan komputer dan internet,” kata Wardiman.

Padahal belum semua sekolah sudah terjangkau oleh internet, serta sarana dan prasaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan e-learning.

“Sesungguhnya biaya besar untuk e-learning akan kambali, karena siswa akan mendapat ilmu pengetahuan dan akan mudah mendapatkan pekerjaan karena mutunya tinggi. Saya mendorong agar kepala dinas yang mampu menyediakan anggaran secara bertahap, supaya melaksanakan e-learning,” katanya.

Sebuah daerah bisa berkembang dengan penguasaan IT dan CT, sebab sudah tidak lagi ada pembatas transport asi. Sebagai contoh Bangalore di India sekarang hasil ekspornya telah mencapai 15 miliar dollar AS, hanya dalam pengadaan perangkat lunak.

Kompas.com, 03 Oktober 2011