Rangkuman Berita

1 2 3 28

KOTA BATU – Pengukuhan dan pengambilan sumpah pengawas Ujian Nasional (UN) SMP/MTS se-Kota Batu digelar kemarin (18/4) di aula SMPN 1 Kota Batu. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispenpora) meminta para pengawas tidak memasang muka galak dan garang saat bertugas. Imbauan itu dilontarkan agar para pengawas tidak mengganggu konsentrasi siswa. ”Kalau pengawasnya sudah pasang wajah galak, siswa malah takut untuk mengerjakan dan nanti hasilnya malah tidak masksimal,” kata Dra Mistin, kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Batu.

sumpah pengawasTotal ada 347 orang panitia dan pengawas dikukuhan dengan mengucapkan sumpah pengawas dan menandatangani pakta integritas. Mereka akan bertugas pada UN SMP/MTs yang akan diselenggarakan pada 4 Mei hingga 7 Mei nanti.

Mistin membeberkan, dengan diucapkannya sumpah oleh pengawas ruang UN, pengawas diharapkan melaksanakan pengawasan sesuai aturan, lebih jujur dalam pengawasan dan tidak membantu siswa. UN tahun 2015 sepenuhnya untuk menguji seberapa besar kejujuran dari pengawas dan sekolah.

Sistem pengawasan menggunakan sistem silang. Baik intra sekolah maupun antar sekolah. Di intra sekolah, guru yang mengajar mata pelajaran A tidak diperbolehkan mengawasi pelaksanaan ujian mata pelajaran A. Itu untuk mengantisiapasi adanya kecurangan antara guru dan siswa.

Sedangkan silang antar sekolah dilakukan dengan cara guru dari SMP A mengawasi di SMP B, guru di SMP B mengawasi di SMP C dan seterusnya.

Menanggapi kesalahan soal listening UN Bahasa Inggris SMA lalu, Mistin berharap itu tidak terjadi pada UN SMP nanti. ”Walaupun SMP tidak ada listening, semoga ujian lancar tidak ada kendala dan kesalahan,” harap Mistin.(irr/yos)

Sumber : http://radarmalang.co.id/pengawas-un-smp-dilarang-pasang-muka-galak-13522.htm

Suka Nggandol Cikar, Belajar Renang di Sumber Gemulo

Semenjak lulus SMPN 1 pada 1988, Decky tak lagi tinggal di Batu. Setelah 27 tahun berlalu dan bertugas di berbagai daerah, arek Dusun Jemoyo Sidomulyo ini kembali sebagai kapolres.

MUKHLASHYIN

Sinar mentari begitu menyengat pada Kamis (16/4) pukul 09.00. Tetapi para perwira tinggi di jajaran Polres Batu tetap semangat sedang mengadakan simulasi upacara tradisi penyambutan dan pelepasan Kapolres Batu. Di depan pintu masuk, mereka membentuk barisan. Kadang melingkar dan memainkan sebilah pedang.

boks-batu-AKBP-Decky-HendarsonoDi lantai dua gedung Polres Batu, AKBP Decky Hendarsono SIK sedang berada di dalam ruangan kapolres.  Lulusan AKPOL angkatan 1997 ini tengah mempelajari berbagai dokumen di mejanya. ”Kami sibuk penyiapkan upacara fare well party pada Sabtu (18/4) besok,” kata Decky kepada wartawan Jawa Pos Radar Batu.

Decky adalah kapolres Batu yang berasal dari Batu. Setelah bertugas di berbagai tempat semenjak 1997, dia akhirnya menjadi orang nomor satu di Polres Batu sejak Rabu (15/4). Prosesi serah terima jabatan dilakukan di Polda Jatim. Decky mengantikan kapolres sebelumnya, AKBP Windiyanto Pratomo yang pindah menjadi Kapolres Bangkalan.

Decky lahir dan tumbuh besar di Kota Batu. Dia dibesarkan oleh kakeknya, Sardi dan neneknya di  Dusun Jemoyo, Gang Perikanan Desa Sidomulyo Kota Batu. Semasa SD dia bersekolah di SDN Sidomulyo 1. Lalu Decky melanjutkan ke SMPN 1 Batu lulus 1988. Untuk masa SMA dia melanjutkannya ke SMAK Karitas III Surabaya dan hidup bersama orang tuanya di Surabaya.

Decky menceritakan, sewaktu masih duduk di bangku SD Negeri Sidomulyo 1 Kecamatan Batu pada 1980-an, dia layaknya anak laki-laki pada umumnya. Dia senang bermain dan keluyuran bersama teman-temannya. Decky kecil dulunya suka bermain layang-layang, mengejar layangan yang putus dan sering mandi di Sumber Air Gemulo.

”Saya suka sambitan saat bermain layang-layang dan mengejar layangan yang putus tanpa alas kaki,” kata Decky mengingat masa lalunya.

Perwira yang kini berusia 42 tahun ini mengaku, saat masih duduk di bangku SD sering nggandol (menjadi penumpang gelap) cikar (pedati). Yaitu sebuah kendaraan tradisional yang ditarik oleh sapi. Baik saat berangkat atau pulang sekolah. Dia melakukan itu bersama teman-temannya.

Kala itu, kendaraan yang istimewa di desa wilayah Bumiaji adalah cikar. Upaya tersebut dia lakukan agar bisa sampai ke sekolah tepat waktu. ”Karena tidak punya uang untuk membayar, kadang naik dari belakang. Dan sang kusir kadang jengkel dan mencambuk kami sebagai penumpang ilegal,”  kata bapak yang dikarunia empat anak ini.

 

Tentang kegemarannya mandi di Sumber Air Gemulo, kala itu Decky kecil tergolong nekat. Sebab di masyarakat setempat ada pantangan untuk tidak mendekati Sumber Air Gemulo. Kabar yang tersebar di warga adalah ada makhluk gaib yang hidup di Sumber Air Gemulo.

Tetapi Decky dan teman-temannya tidak peduli. Namanya anak-anak, meskipun dilarang oleh para tokoh masyarakat dan juga kakeknya yang bernama Sardi, dia dan teman-temannya tetap mendekati sumber air tersebut dan malah mandi disana berulang-ulang. Sebab Decky merasa penasaran dan ingin tahu tentang sumber air tersebut.

Di sumber air tersebut, bukannya bertemu dengan makhluk menyeramkan, dia dan para temannya melihat sumber air yang jernih dan menyegarkan. Sehingga mereka pun nyemplung dan belajar berenang serta mencari ikan di kali mawar.

”Buktinya tidak ada apa-apa dan hingga sekarang saya masih hidup sehat,” kata mantan Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Jatim 2013 hingga 2014 ini.

Decky kecil hidup bersama kakeknya. Ayah kandungnya bernama Fredi saat itu sibuk bekerja di perkapalan Surabaya dan membesarkan adik kandungnya Desy Kristanti.

Dalam asuhan Mbah Sardi, Decky mendapatkan didikan disiplin. Kakeknya mengajarkan, sebuah tugas harus bisa diselesaikan tepat waktu. Dan itu diterapkan kakeknya ketika suatu hari Decky menyelesaikan pekerjana rumah dari sekolah.

Kala itu, Decky harusnya belajar mulai pukul 19.00 hingga pukul 21.00. Namun, karena kecepekan bermain, Decky tertidur. Pekerjaan rumah dari gurunya belum diselesaikan. Mbah Sardi yang tahu Decky belum mengerjakan PR membangunkannya pada pukul 24.00. Decky pun wajib menyelesaikan PR-nya hingga pukul 03.00 pagi. ”Saya dibangunkan untuk menyelesaikan PR hingga malam hari. Harus selesai,” kata mantan Kasat Intelkam Polres Malang pada 2006 ini.

Salain dididik disiplin, Decky merasa mendapatkan kasih sayang dari neneknya. Suatu hari, Decky kecil dibelikan sebuah tas. Upaya tersebut dilakukan agar Decky bersemangat belajar dan memiliki tas baru untuk sekolah.

Namun, saat tas baru itu dipakai sekolah, bukanya pujian yang dilontarkan teman-temanya. Decky malah dirundung sebagai penjual obat. Karena  bentuk tas baru itu adalah tas koper yang kala itu banyak digunakan penjual obat keliling.

”Saya diledekin teman-teman. Sebab saya dibelikan tas koper. Dan esokya saya tidak pakai lagi karena malu,” ungkap mantan Kanit 1 B Ditintelkam Polda Jatim ini.

Hidup dalam kesederhanaan membuatnya mempunyai cita-cita setinggi langit. Agar kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Selain itu, dia menyakini jika dengan kesunguhan, maka cita-cita bisa diraih. Hingga dia pun masuk Akpol dan kini menjadi Kapolres Batu. ”Saya jadi polisi untuk mengabdi ke negara dan masyarakat. Dan itu pilihan hidup,” kata Decky.

Terkait kecintaannya kepada kampung halamannya, Decky akan bertugas dengan sebaik-baiknya. Decky memprogramkan akan sering terjun langsung ke masyarakat untuk menjaga kamtibmas.

Selain itu, khusus untuk lalu lintas, pihaknya berupaya mencari solusi kemacetan lalu lintas. Apalagi Kota Batu sudah dikenal sebagai kota wisata. Salah satu program lalu lintasnya adalah contra flow dan jalur satu arah pada hari libur dan pada akhir pekan.

”Saya coba pantau dan terjun langsung ke lapangan untuk mengurai kemacetan. Kita cari solusinya,” kata suami Idayu Parameswari ini. (*/yos)

Sumber :http://radarmalang.co.id/akbp-decky-hendarsono-arek-batu-yang-dilantik-menjadi-kapolres-batu-13485.htm

Sabtu, 04 April 2015 , 05:45:00

Pencairan Tunjangan Profesi Guru Jangan Lewat 16 April

054713_87263_guru_baris_HL

JAKARTA – Seluruh pemda harus mencairkan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan I 2015 sebelum 16 April mendatang. Pencairan TPG untuk guru PNS daerah rawan macet karena uangnya mampir dulu ke rekening pemerintah daerah (pemda).

Total anggaran untuk pembayaran TPG tahun ini mencapai Rp 66,4 triliun. Anggaran itu dicairkan dalam empat tahap (triwulan). Masing-masing sekitar Rp 16,5 triliun. Khusus untuk pencairan triwulan pertama, Kemendikbud memastikan dana Rp 16 triliun sudah masuk ke kas pemda.

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Sumarna Surapranata menyatakan, total guru PNS daerah yang mendapat TPG mencapai 990.482 orang.

Tetapi, yang sudah mengantongi SK pencairan tunjangan baru 775.376 guru (78 persen). ’’Kami belum tahu apakah sudah dicairkan atau belum. Saya berharap sudah dicairkan,’’ lanjut pejabat yang akrab disapa Pranata itu.

Sesuai dengan aturan, TPG triwulan pertama ini dicairkan pada 1–16 April. Karena itu, Pranata berharap pencairan TPG tuntas sebelum 16 April. Apalagi saat ini anggaran TPG sudah ditransfer ke pemda.

Dia menuturkan, pencairan TPG untuk guru non-PNS jauh lebih cepat. Sebab, mekanismenya, uang TPG dicairkan langsung dari Kemendikbud ke rekening guru, tanpa melalui rekening pemda seperti pencairan TPG guru PNS daerah.

Kemendikbud sudah menerbitkan SK perintah pencairan TPG bagi 62.161 guru non-PNS. ’’Pencairannya sudah selesai semua. Bahkan sudah dicairkan mulai akhir Maret lalu,’’ tandasnya. Dia berharap pencairan TPG untuk guru PNS bisa cepat seperti guru non-PNS. Dengan demikian, di lapangan tidak ada kecemburuan pencairan TPG antarguru.

Pranata menjelaskan, pencairan TPG bertujuan meningkatkan mutu guru. Diharapkan, TPG bisa digunakan guru untuk mengikuti seminar-seminar, pelatihan, atau pendidikan singkat yang terkait dengan peningkatan kompetensi.

Dengan demikian, tudingan bahwa TPG belum berdampak pada peningkatan kualitas guru bisa dihapus. (wan/c5/end)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/04/04/296027/Pencairan-Tunjangan-Profesi-Guru-Jangan-Lewat-16-April

Rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan Maret 2015
JAKARTA- Penerapan kurikulum nasional menjadi tema hangat saat pelaksanaan rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan yang telah ditutup kemarin (31/3). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Furqon mengatakan, ada usulan dari daerah-daerah agar penerapan kurikulum nasional berlangsung secara bertahap.
“Ada skema penerapan kurikulum nasional oleh sekolah yang berdasarkan Permendikbud No 160 Tahun 2014,” kata Furqon dalam keterangan persnya, Rabu (1/4).
Permen ini mengatur sekolah yang melaksanakan K13. Yakni, sekolah yang baru menerapkan kurikulum tersebut sejak Juli 2013. Sedangkan sekolah yang melaksanakan K13 mulai Juli 2014 akan kembali kepada kurikulum 2006.
“Sekolah yang meneruskan K13 sebanyak 16.992 dengan rincian sebanyak 6.098 sekolah sasaran, 10.868 sekolah mandiri, dan 26 sekolah tambahan tahap satu untuk kepentingan pengimbasan,” terangnya.
Untuk diketahui, sekolah sasaran adalah sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah pada Juli 2013 untuk melaksanakan kurikulum 2013. Sedangkan sekolah mandiri adalah sekolah yang secara sukarela menyediakan dana untuk pelatihan guru,  pengadaan buku, dan bersama sekolah sasaran melaksanakan K13 mulai Juli 2013.
Sekolah yang kembali menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah sekolah yang baru melaksanakan K13 pada Juli 2014, juga sekolah yang sudah tiga semester melaksanakan K13 tapi menyatakan diri belum siap. (esy/jpnn)
Sumber :http://www.jpnn.com/read/2015/04/01/295533/K13-Dilakukan-Secara-Bertahap

Batu,
Para kepala sekolah dan operator sekolah dari sejumlah sekolah dasar di kecamatan batu kota Batu mendapat pelatihan tentang aplikasi pendataan PTK (padamu negeri) tahun 2015 pelatihan tersebut digelar oleh dinas pendidikan setempat

DSC03370Pelatihan tentang aplikasi pendataan PTK (padamu negeri) tahun 2015 untuk para kepala sekolah dan operator sekolah ini digelar di aula dinas pendidikan kota Batu pelatihan dibuka langsung oleh kepala dinas pendidikan kota Batu Hj Mistin

Dengan alasan terbatasnya tempat pelatihan tahap awal ini hanya dikhususkan bagi KASEK dan operator sekolah dari kecamatan Batu saja berikutnya giliran untuk kasek dan operator sekolah dari kecamatan Bumiaji dan Junrejo

Menurut Hj Mistin tujuan kegiatan ini untuk melatih para KASEK dan operator sekolah agar mereka bisa mendata guru dengan baik pendataan guru tersebut sangat diperlukan karena nantinya semua guru harus memiliki dokumen penilaian kinerja guru (PKG)

Dokumen PKG tersebut sangat dibutuhkan oleh para guru sebagai syarat untuk bisa mendapatkan tunjangan guru sertifikasi (TPP) sehingga tidak mungkin seorang guru bisa mendapatkan sertifikasi kalau tidak memiliki dokumen PKG

Sementara terkait siapa yang berhak menilai masing-masing guru tersebut/ menurut Hj Mistin pemerintah sudah menunjuk sejumlah asesor para asesor tersebut adalah orang orang pilihan yang sudah terlatih

Dengan digembleng melalui pelatihan ini  diharapkan para KASEK dan operator sekolah nantinya tahu cara yang benar untuk memasukkan data guru sehingga data guru yang sudah mendapat PKG jadi benar mulai dari daerah sampai pemerintah pusat

Sumber : Hasan Syamsuri / Agropolitan News / atv / kota Batu

http://batukota.go.id/berita-1204-kasek-dan-operator-sekolah-dilatih-aplikasi-pendataan-ptk.html

JAKARTA – Sebanyak 104.308 guru kehilangan sebagian jam mengajar seiring penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menggantikan Kurikulum 2013 (K-13).

HUT PGRIDampaknya mereka bisa tidak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Sebab tidak mampu mengejar beban minimal mengajar 24 jam tatap muka per pekan.

Sebelum menjadi masalah yang meluas di kalangan guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan langkah antisipasi.

Yakni mengeluarkan kebijakan ekuivalensi atau penyetaraan. Tujuannya supaya guru-guru yang terpangkas jam mengajarnya itu tetap bisa mengejar batas minimal 24 jam tatap muka per pekan.

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemedikbud Sumarna Surapranata menuturkan ada lima kegiatan yang diekuivalen seperti mengajar di dalam kelas. “Pembobotannya juga ada. Sama seperti bobot mengajar di kelas,” jelasnya.

Kelima kegiatan itu adalah menjadi wali kelas disetarakan dengan beban mengajar 2 jam pelajaran per pekan. Kemudian menjadi pembina OSIS setara 1 jam pelajaran, menjadi guru piket setara 1 jam pelajaran, membina kegiatan ekstrakurikuler berbobot 2 jam pelajaran, dan terakhir menjadi tutor paket A, B, dan C serta pendidikan kesetaran memiliki bobot sesui dengan alokasi jam pelajaran yang dilakukan.

“Ketentuan ini hanya untuk guru yang kemarin mengajar K-13 tetapi sekarang kembali ke KTSP. Tidak berlaku untuk guru SD,” tandas pejabat yang akrab disapa Pranata itu.

Ketentuan lainnya adalah tambahan dari kebijakan ekuivalensi ini maksimal hanya 6 jam pelajaran per pekan. Artinya 18 jam pelajaran lainnya harus didapat guru dari kegiatan mengajar di dalam kelas.

Dengan kebijakan ini Pranata menjelaskan kebijakan perubahan implementasi K-13 menjadi KTSP tidak merugikan guru. Guru-guru yang jam mengajarnya terpangkas, tetap bisa mendapatkan TPG melalui skenario ekuivalensi itu.  (wan/end)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/02/27/289499/Jam-Mengajar-Terpangkas,-Ini-Solusinya-agar-Tetap-Dapat-TPG

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong ujian nasional (unas) dilaksanakan dengan berbasis online atau computer based test (CBT).

Siswa Kementerian pimpinan Anis Baswedan itu merekomendasikan 458 unit sekolah untuk melaksanakan unas dengan cara anyar itu.Namun dalam tahap verifikasi di lapangan, beberapa pemda mulai menyuarakan belum siap menyelenggarakan unas dengan gaya baru itu.Di antara pemda yang sudah menyatakan belum siap adalah Kota Bogor. Alasan ketidaksiapan itu didasari pada alat pendukung untuk pelaksanaan unas secara online.

Informasi yang berkembang, banyak pemda di Provinsi Jawa Barat selain Kota Bogor yang menyatakan tidak siap menyelenggarakan unas online.Karena belum siap menyelenggarakan unas versi CBT itu, seluruh siswa peserta unas di Kota Bogor tetap mengerjakan soal ujian berbasis print based test atau lembar ujian fisik menggunakan kertas jawaban (LJK).

Sebelum menjalankan unas online ini, Kemendikbud lebih dulu menetapkan sekolah nominasi atau yang layak dari segi infrastrukturnya. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam menjelaskan Kemendikbud menetapkan ada 458 unit sekolah yang diusulkan menjadi penyelenggara unas online.

Sebelum unas online dijalankan, seluruh unit sekolah tadi diverifikasi oleh pemda masing-masing. Tujuannya adalah mengklarifikasi kelayakan infrastruktur untuk menyelenggarakan ujian online.

Saat ini jawaban kesiapan dari masing-masing pemda mulai masuk ke Kemendikbud. Hanya saja Nizam tidak bersedia membeber ada berapa pemda yang menyatakan belum siap menyelenggarakan unas online.

Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, Kemendikbud tidak pernah mengeluarkan paksaan. Dia menjelaskan unas online ini sifatnya bukan memaksakan pemda untuk menjalankannya, apapun kondisi infrastrukturnya.

“Mau jadi pioneer kok dipaksa. Bagi yang belum siap, tidak dipaksa,” ujarnya di Jakarta kemarin. Nizam menegaskan pemda-pemda yang sudah menyatakan siap menjadi perintis unas online, akan didukung Kemendikbud. Di antaranya dengan melakukan pelatihan bagi para opetaror atau pengawas penyelenggara unas online.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/02/24/288952/Ternyata,-Banyak-Sekolah-di-Provinsi-Ini-Tak-Siap-Unas-Online

162109_883426_guru_baris_HL

JAKARTA–Istilah honorer, pegawai tidak tetap (PTT), dan guru tidak tetap (GTT) tidak akan ada lagi bila Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nantinya diterbitkan. Saat ini Rancangan PP PPPK masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
“Kita masih menunggu PP PPPK-nya turun. Kalau sudah turun, otomatis tidak ada lagi istilah honorer, PTT, GTT, dan sejenisnya. Yang ada hanyalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) PPPK,” kata Kabid Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Syamsul Rizal kepada JPNN, Kamis (19/2).
Sebagai pegawai ASN, lanjutnya, PPPK proses rekrutmennya juga melalui tes. Tesnya, bisa sama dengan seleksi CPNS, bisa juga berbeda. Selain itu disesuaikan dengan formasi dan spesifikasi.
Kelebihan lainnya, pegawai PPPK tidak dibatasi umur dan langsung menduduki jabatan fungsional sesuai formasi yang dibutuhkan. Syamsul mencontohkan, seorang guru madya yang telah pensiun bisa saja masuk PPPK, asalkan formasinya ada.
“Kalau gurunya lulus tes, yang bersangkutan langsung jadi guru madya dan tidak memulai dari nol lagi,” ujarnya.
Demikian juga seorang guru besar di perguruan tinggi, walau sudah pensiun namun bila tenaganya masih dibutuhkan bisa masuk PPPK dengan jabatan sama.
“Jabatan PPPK tidak dari bawah, bisa saja dari atas. Ini keuntungan PPPK dibandingkan dengan PNS,” ucapnya. (esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/02/19/288239/Pensiunan-Guru-Bisa-Ngajar-Lagi-dan-Digaji-Pemerintah

KOTA BATU – Operasi cipta kondisi kemarin (16/2)digelar Satlantas Polres Batu. Sebanyak 60 pelanggar terjaring dalam operasi yang digelar di Jalan Semeru Kota Batu. Mereka pun mendapat surat tilang untuk membuat evek jera kepada pengguna jalan.

Kesadaraan masyarbatu tilangakat untuk emmatuhi aturan lalulintas masih dirasa kurang. Dari operasi yang digelar mulai pukul 11.00 hingga 12.00, banyak pengguna jalan yang terjaring operasi. Mereka pun langsung mendapat surat tilang dari petugas Satlantas Polres Batu.

Para pelanggar terjaring operasi karena tidak memakai helm, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kelengkapan kendaraan. ”Saya lupa tidak membawa STNK. Kebetulan rumah saya dekat sini saja,” kata Suhadi saat terkena tilang polisi.

Menurut AKP Miftahul Amin Kasat Laka Lantas Polres Batu, pelanggaran saat ditemukan bermacam-macam. Seperti belum membayar pajak, tidak memiliki SIM. ”Banyak terkena operasi karena tidak memiliki SIM. Selain itu ada juga yang SIM nya sudah mati dan tidak di perpanjang lagi,” kata Miftahul Amin.

Dari 60 pengguna jalan yang terkena tilang, polisi mengamankan satu unit kendaraan bermotor. Sebab ban kendaraan tidak sesuai standar. Karena itu polisi mengamankan kendaraan tersebut dan harus segera diganti bannya. ”Karena ban kecil tidak standar, jadi kami amankan,” ungkap Amin. (muk/bb)

Sumber : http://radarmalang.co.id/polisi-tilang-pelanggar-lalulintas-11651.htm

BATU – Dinas Pendidikan Kota Batu segera menggandeng paguyuban orang tua siswa dalam memberikan program makanan sehat gratis untuk siswa SD dan SMP. Program pemberian makanan sehat secara gratis bersamaan dengan pemberian susu gratis ini rencananya akan mulai bergulir pertengahan Februari.
Mistin, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Batu menjelaskan, paguyuban orang tua dilibatkan dalam pemberian makanan gratis tersebut juga untuk kepentingan kebersamaan. Bisa saja orang tua siswa belum saling mengenal atau tidak akrab. Namun dengan adanya kegiatan penyediaan makanan sehat gratis tersebut, orang tua bisa lebih akrab.
‘’Paguyuban orang tua siswa siap bersama-sama dengan kami dalam penyediaan makanan gratis ini. Mereka bisa memasak atau mengelola makanan sehat itu dan anggaran berasal dari Dinas,’’ ungkap Mistin kepada Malang Post.
Mantan Kepala Dinas Periwisata dan Kebudayaan Kota Batu ini menjelaskan, pemberian makanan sehat gratis tersebut berlangsung 36 kali. Makanan gratis diberikan setiap seminggu sehingga program yang bergulir mulai pertengahan Februari berakhir November.
Pemberian makanan gratis dan susu gratis itu bertujuan semakin meningkatkan gizi bagi siswa di Kota Batu, khususnya SD dan SMP. Dengan asupan gizi yang terus meningkat, siswa diharapkan semakin cerdas sehingga kualitas pendidikan semakin meningkat.
Selain itu, program itu juga bertujuan semakin meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan peternak di Kota Batu. Petani dan peternak sudah mendapatkan kepastian pemasaran melalui program itu sehingga tidak tergantung pada pasar tertentu.
Sebut saja peternak sapi perah, mereka tidak hanya bergantung kepada perusahaan susu. Jika hanya bergantung kepada perusahaan susu, peternak rawan terkena permainan harga sehingga harga susu bisa anjlok. Ketika harga anjlok maka kesejahteraan peternak tidak akan mengalami peningkatan karena biaya produksi juga tinggi.
‘’Program itu merupakan kebijakan Pak Wali (Walikota Eddy Rumpoko) untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Minimal petani dan peternak terus bisa melakukan produksi tanpa kuatir produk tidak terjual atau harga yang terlalu anjlok,’’ pungkas Mistin. (feb)

Sumber :http://www.malang-post.com/agropolitan/98574-makanan-gratis-seminggu-sekali

1 2 3 28