Rangkuman Berita

1 2 3 23

BATU- Dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik, Dinas Pendidikan Kota Batu dalam minggu-minggu ini akan melangsungkan Penilaian Kinerja Guru (PKG). Jumlah guru yang bakal dinilai tim Asesor, sebanyak 1.100 orang.
Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Disdikpora Kota Batu, Abdur Rais Abin mengatakan, bahwa memang penilaian langsung ditangani tim Asesor.“Tim Asesor ini terdiri dari kepala sekolah dan guru-guru senior di Kota Batu, yang sebelumnya telah dibentuk oleh Disdikpora, ”tandasnya.
Seluruh guru mulai dari jenjang TK/Paud, SD, SMP dan SMA/SMK bakal dilakukan penilaian. Namun pelaksanaannya tidak serentak, tergantung pada pengajuan dari sekolah masing-masing. Hasil penilaian, kata dia, sebagai salah satu syarat untuk pengajuan kenaikan pangkat. Namun apabila nilai guru tidak mencapai target, otomatis yang bersangkutan belum berhak mengajukan kenaikan pangkat.
Penilaiannya langsung menggunakan sistem online, sehingga guru-guru dapat melihat hasilnya. Kreteria meliputi keilmuan guru, kompetensi, manajerial dalam kelas dan wawasan. “Setiap tahun mereka akan dinilai, kalau masih kurang maka kami sarankan untuk terus berbenah dan meningkatkan SDM masing-masing,”jelasnya kepada Malang Post.
Rais belum mengetahui pasti, tentang berapa jumlah guru yang nilainya dibawah rata-rata. Karena untuk PKG masih berjalan sejak tahun 2012 lalu, dan baru dilakukan penilaian tahun ini.“Yang jelas masih banyak guru-guru yang nilainya dibawah rata-rata, dan adanya PKG ini diharapkan dapat memotivasi guru untuk meningkatkan SDM,”ungkap dia.
Ditambahkan, tenaga pendidik merupakan sektor penting dalam memajukan dunia pendidikan. Oleh karenanya, perbaikan dan peningkatan SDM sangat penting. Agar saat mengimplementasikan mata pelajaran pada siswa, lebih efektif dan maksimal. “Kalau guru-gurunya berkualitas, kami yakin hasil lulusannya pasti berkualitas,”pungkasnya. (mik/lyo)

Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/92406-nilai-guru-di-bawah-rata-rata-masih-banyak

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyorot kasus pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang kerap ngadat di banyak daerah di Indonesia.

Lembaga antirasuah itu menemukan adanya praktik gratifikasi yang melibatkan sejumlah pihak dalam proses pencairan TPG. Nilainya lumayan besar, yakni Rp 1,3 miliar per triwulan.

“KPK juga menemukan praktik gratifikasi terkait TPG yang melibatkan para guru dan oknum dinas pendidikan. KPK menghitung, nilai gratifikasi pada suatu kabupaten lebih dari 1,3 miliar per triwulan. Diduga peristiwa ini juga terjadi di seluruh kabupaten/kota dan skema dana pendidikan lainnya,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi, dalam keterangan persnya, Selasa (2/9).

Dijelaskan, hasil audit BPKP, Inspektorat Jenderal Kemdikbud, dan Kemenag atas tunggakan TPG tahun anggaran 2010-2013 juga menunjukkan masih terjadi penyimpangan.

Diterangkan Johan, KPK punya perhatian serius terhadap pengelolaan dana pendidikan. Pasalnya, negara telah menganggarkan sebesar 20 persen bagi dana pendidikan, atau setara dengan Rp 368 triliun pada 2014 ini, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 130 triliun  dan transfer ke daerah sebesar Rp 238 triliun.

Namun, lanjut Johan dalam keterangan tertulisnya, fakta ironi menunjukkan 30 juta anak tidak bisa sekolah, masih banyak dijumpai infrastruktur yang rusak, serta 296 kasus korupsi dana pendidikan yang terungkap pada 2003-2013 yang menyeret 479 tersangka, sehingga merugikan negara senilai Rp 619 miliar.

Karena itu, KPK bersama Kemendikbud, Kemenag, Kemenkeu, Kemendagri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada dana pendidikan. Harapannya, perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan dan pengawasan dana pendidikan dapat tercapai.

Tim yang dibentuk ini telah memetakan lima masalah, antara lain lemahnya pengendalian internal, lemahnya sistem administrasi, lemahnya kontrol publik, adanya kekosongan dalam implementasi pengawasan, serta minimnya sumber daya untuk mengawasi dana pendidikan, khususnya pada dukungan anggaran pengawasannya.

Pada tahun 2013, anggaran pengawasan pada seluruh provinsi tidak ada yang mencapai angka 1 persen sesuai dengan instruksi pada SE Mendagri Nomor 900/2900/SJ tanggal 23 September 2008.

Pada 25-26 Juni 2014, KPK telah mengadakan sosialisasi dan workshop rencana aksi kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dana pendidikan kepada seluruh Inspektorat Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dalam rangka memberikan pemahaman tentang peran dan wewenang Inspektorat Daerah dan Kanwil Kemenag dalam melakukan pengawasan dana pendidikan. (sam/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/09/02/255414/Setiap-Daerah-Tunjangan-Guru-Bocor-Rp-1,3-M-Per-Triwulan-

 

 3  1
BATU – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Batu, Mistin mengingatkan para Kepala Sekolah cepat-cepat menyelesaikan karya ilmiah untuk persyaratan kenaikan pangkat. Jika persyaratan kenaikan pangkat tidak kelar, maka mereka wajib mengembalikan tunjangan.
Menurut Mistin, para Kepala Sekolah (SMP) rata-rata memiliki pangkat IV A. Mereka harus berusaha mendapatkan kenaikan pangkat sehingga semua persyaratan harus diurus. Masalahnya ada aturan yang mengharuskan, pegawai di golongan IV A paling lama delapan tahun.
Jika pegawai tersebut belum naik pangkat dari IV A selama delapan tahun, maka ada tunjangan jabatan yang harus dikembalikan kepada kas negara. ‘’Persyaratan kenaikan pangkat tersebut harus dipenuhi sehingga pangkat IV A tidak bertahan hingga delapan tahun,’’ tegas mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkot Batu ini.
Menurutnya, Pemerintah Pusat tidak akan main-main soal pengembalian tunjangan yang diminta kembali. Dia mencontohkan dirinya sendiri setelah adalah peristiwa suaminya meninggal. Dia masih mendapat tunjangan suami hingga beberapa tahun.
Setelah ada proses, maka BPK menemukan adanya kelebihan tunjangan sehingga harus dikembalikan kepada kas negara. ‘’Setelah beberapa tahun, saya mendapatkan tagihan tunjangan suami yang harus dikembalikan. Jumlahnya sangat besar, yakni Rp 32 juta. Memang pengembalian tunjangan bisa dicicil, tetapi itu akan memberatkan pegawai karena pendapatan bisanya langsung habis,’’ tegas mantan guru ini.
Soal persyaratan kenaikan pangkat tersebut, Mistin juga sudah memberitahukan kepada para Kepala Sekolah dan guru bersamaan dengan sertijab di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa waktu lalu. Persyaratan yang paling menjadi kendala adalah karya ilmiah mereka akan naik pangkat. (feb/nug)
Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/90379-tak-naik-pangkat-kembalikan-tunjangan

SURYA Online, BATU - Para guru di Kota Batu bisa tersenyum menghadapi Lebaran yang diperkirakan jatuh pada tanggal 28 Juli 2014. Pasalnya, uang Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) sudah ditransfer Pemerintah Pusat ke khas Pemerintah Kota Batu.

“Kami sudah sampaikan ke Dindik supaya segera mengajukan (pencairan). Dananya sudah ada,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu, Eddy Murtono, Kamis (17/7/2014).

Sementara itu, Kepala Dindik Raga, Mistin menyatakan, semua SPJ para guru yang bakal mendapat TPP sudah siap dan segera diajukan ke BPKAD. Namun, Mistin mengaku, baru tahu dana TPP sudah ditransfer dari jurnalis dan akan mengecek ke Kepala BPKAD.

“Saya belum dapat informasi kalau uangnya sudah ada. Saya cek dulu ke Pak Eddy, kalau benar besok (Jumat, 18/7/2014) saya ajukan pencairannya (TPP),” ujar Mistin.

Seperti diberitakan Surya (1/7/2014), pencairan tahap II nilainya Rp 9,7 miliar. Saat ini, Surat Keputusan (SK) untuk guru yang bakal mendapat TPP sudah turun. “TPP triwulan kedua rencana segera dicairkan, SPJ sudah siap. Guru-guru sudah tanda tangan,” kata Abdul Rais, Kepala TPK Dindik Raga kala itu.

Sumber : http://surabaya.tribunnews.com/2014/07/17/guru-tersenyum-tpp-sudah-ditransfer

MOSB Senin Lusa, Melanggar Sekolah Ditindak
BATU- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Hj. Mistin mengintruksikan, agar pelaksanaan Masa Orientasi Siswa Baru (MOSB) tidak disertai peloncoan, kekerasan maupun pelecehan di sekolah. Peringatan itu penting dilakukan sejak awal, sehingga kejadian di daerah lain tidak terjadi di kota ini.
Pelaksanaan MOS, kata dia, memang penting diselenggarakan di setiap sekolah. “ Tetapi jangan sampai ada praktik kekerasan fisik dan disuruh beli ini itu, karena MOS itu lebih ditekankan untuk membentuk mental, karakter serta pola pikir positif siswa baru,”katanya.
Pelaksanaan MOS sendiri, akan serentak dilaksanakan di setiap SMP maupun SMA di Kota Batu, Senin (14/7). Jika peloncoan masih terjadi Dan ada pengaduan walimurid, kata dia, pihak Disdikpora tidak segan-segan memberikan sanski keras terhadap sekolah.
MOS, lanjutnya bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah terhadap siswa baru, agar memiliki kesiapan belajar lebih baik. Baik itu fasilitas belajar, pengenalan kurikulum, tata tertib siswa dan kultur pendidikan maupun tenaga kependidikan sekaligus menjalin komunikasi sesama teman.
“ Karena MOS dilaksanakan oleh OSIS, pihak sekolah wajib mengawasi dan memantau langsung setiap kegiatannya,”jelasnya kepada Malang Post.
Mantan Kadispartabud ini menyebut, himbauan itu sebaiknya jangan dipandang sepele atau biasa saja. Namun sebagai antisipasi awal sebelum ada korban jatuh. Meski demikian, pihaknya optimis sekolah-sekolah telah menjalankan sesuai SOP dari Dinas Pendidikan Provinsi, untuk pelaksanaan penerimaan siswa baru.
Kepala SMPN 2 Kota Batu, Barokah Santoso menilai, MOS memang sangat penting bagi siswa baru. Karena sebelum menginjak bangku sekolah, terlebih dahulu siswa-siswa baru dikenalkan lingkungan sekolah. Termasuk peraturan dan tata tertib di sekolah. “Kami akan patuh dan mengawasi ketat setiap pelaksanaan MOS di sekolah,”janjinya.(mik/lyo)

Tuesday, 08 July 2014 12:49
0907-pendaftaran-sekolah-miBATU- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Hj Mistin menandaskan tidak akan menghapus ataupun mengurangi nilai sertifikat prestasi, sebagai salah satu pendukung masuk sekolah. Alasannya, sertifikat ataupun piagam tersebut hanya dimiliki segelintir anak dan tidak semua siswa memiliki.

“Kenapa nilai sertifikat itu cukup tinggi, karena tidak mudah mereka mencapainya. Apalagi sampai juara tingkat nasional, ini sebagai penghargaan bagi mereka karena berprestasi,”ujar Mistin, Selasa (8/7) menjawab protes sejumlah walimurid yang merasa nilai UN anaknya dikalahkan siswa pemilik sertifikat/piagam prestasi untuk masuk SMPN.

Menurut Mistin, prestasi non akademik itu sebagai salah satu keunggulan bagi siswa baik dibidang seni tari, menyanyi dan olahraga merupakan skil dan bakat yang dimiliki sedikit siswa. Bisa saja lewat bakat inilah, kata dia,  mereka nanti bisa sukses. Sehingga adanya sertifikat dan piagam itu tidak terlalu berpengaruh dalam proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).

Pihaknya sendiri berupaya menerapkan PPDB secara online.”Untuk sementara mungkin baru di SMPN 1 dan SMPN 2 dulu, dan kalau sukses semua sekolah bisa diterapkan,”terangnya kepada Malang Post.

Mantan kepala Dispartabud ini menuturkan, berbarengan dengan penutupan PPDB Senin lalu, memang ada beberapa sekolah negeri yang belum mencapai pagu. Diantaranya SMPN 5 Sumberbrantas, SMP Satu Atap Gunungsari dan SMP Satu Atap Pesanggrahan. Tiga sekolah itu tetap mengumumkan hasil pendaftaran, sekaligus juga tetap terbuka bagi pendaftar sampai pagu tersebut tercapai.

Misalnya, SMPN 5 yang berada di Desa Sumberbrantas lebih diprioritaskan bagi anak-anak seputar sekolah untuk mendaftar. Perbandingannya, dari 69 siswa lulusan SD di Sumberbrantas, 50 siswa memilih meneruskan di SMPN 5, dan 19 orang lainnya ada yang meneruskan ke Ponpes dan lainnya.

Hal sama juga diberlakukan pada SMP Satu Atap Gunungsari maupun Pesanggrahan. Bahkan, lanjutnya, guru dan kepala sekolah harus mencari dan mendata kembali anak-anak sekitar, yang belum mendaftar agar segera dimasukan sekolah.” Komitmen Pemkot, anak-anak Kota Batu wajib belajar 9 tahun,”tandasnya.

Sementara menyangkut sekolah swasta, sejauh ini pihaknya belum mengetahui antusiasme pendaftarnya. Namun demikian, Dinas Pendidikan akan melakukan rekapitulasi nama-nama siswa yang belum mendaftar,  sehingga sekolah swasta bisa jemput bola. (mik/lyo)

Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/88986-poin-sertifikat-pretasi-tak-akan-dikurangi

Jumlah Siswa Baru SMPN 5 Tak Penuhi Pagu
BATU- Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Batu, Senin (7/7) telah selesai. Walimurid beserta anak-anaknya, berebut melihat pengumuman skor yang dipatok di setiap sekolah. Ada yang pulang dengan sukacita, adapula sedih lantaran nilai UN anaknya tidak tembus standar skor yang ditetapkan, bahkan kalah dengan piagam maupun sertifikat.
Halnya di SMPN 1, siswa yang mengembalikan formulir mencapai 453 orang dari pagu atau jatah siswa sekitar 276. Sedangkan skor terendah di kisaran 25,05 dan tertinggi 39,15 untuk siswa dalam kota. Sedangkan luar kota terendah 23,20 dan tertinggi 34,75. Dan skor terendah sesuai pagu sekitar 30,60 dalam kota, dan 30,25 bagi siswa luar kota.
Sementara di SMPN 2, pagu atau jatah kursi sekitar 320 orang. Siswa yang mengambil formulir mencapai 797 orang, dan yang mengembalikan formulir sebanyak 645 siswa. Sedangkan skor terendah di sekolah ini sekitar 29,30 dan skor tertinggi mencapai 34,40. SMPN 3 nilai terendah 27,40  dan tertinggi 33,90, dengan formulir yang dikembalikan sekitar 489 siswa. SMPN 5 dari pagu siswa 96, namun baru 50 siswa yang mengembalikan formulir walaupun ditetapkan skor terendah sekitar 11,80 dan tertinggi 28,05.
Di SMPN 6 juga tak terlalu berbeda. Dari pagu 160 siswa tahun 2014, yang mengembalikan formulir sekitar 178 siswa, ditambah siswa luar kota 26 orang. Untuk skor terendah bagi siswa dalam kota sekitar 21,60, dan tertinggi 26,70. Sedangkan siswa luar kota Batu terendah 29,50, tertinggi sekitar 32,10.
Otomatis siswa yang nilainya dibawah skor terendah, dipastikan tidak lolos. Karena system penerimaan siswa baru tingkat SMPN dilakukan secara ranking. Tahun lalu skor terendah di SMPN 2 sekitar 26,60,  saat ini ada peningkatan standar skor.
Kepala SMPN 5, Bambang Irawan mengakui bahwa siswa yang mendaftar masih jauh dari pagu semula. Sehingga bersamaan dengan penutupan pendaftaran siswa baru, belum ada kepastian apakah dibuka untuk mencapai pagu, ataupun tidak.
” Kesemuanya kami serahkan kepada Dinas Pendidikan, apakah dilanjut atau tidak. Kalau dilanjut, nanti kasihan sekolah swasta dan pasti mereka mempertanyakan sikap pemerintah,”akunya kepada Malang Post.

SINDIRAN WALIMURID
Proses PPDB di Kota Batu, memang menuai kritikan dari walimurid lantaran tingginya skor untuk sertifikat atau piagam baik itu di bidang olahraga maupun kesenian membuat siswa yang nilai UN nya tinggi, kalah saing dengan siswa yang UN nya rendah tetapi didukung skor piagam.
Lismawati warga Dusun Binangun Desa Bumiaji menyebut, nilai UN anaknya sekitar 27,85, dan karena belum mencukupi untuk masuk di SMPN 1, akhirnya mendaftar di SMPN 2. ”Nilai UN ditambah skor domisili masih mencapai skor 30, tapi di SMPN 1 skornya di atas 30 sehingga saya coba mendaftar di SMPN 2,”akunya kompak bersama walimurid lainnya.
Dia menilai, seharusnya nilai piagam dan sertifikat tidak terlalu tinggi. Sehingga siswa nilai UN nya tinggi, masih bisa bersaing dengan siswa yang mengandalkan sertifikat. Apalagi adanya sertifikat itu, banyak tindakan kecurangan alias sertifikat tersebut bisa diduga sulapan atau tidak murni.
Fakta tersebut berbeda dengan Kota Malang, lantaran setiap sertifikat dan piagam hanya diberi skor 0,1. Sedangkan di Kota Batu untuk piagam tingkat kota juara 1, nilainya 3. Piagam tingkat provinsi nilainya 4 dan nasional harganya 5 poin.
Tahun depan, harapannya, PPDB seharusnya dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan. Selain itu, proses PPDB sebaiknya dilakukan secara online karena lebih transparan dan bisa diakses semua walimurid.” Kalau proses penerimaan siswa baru seperti ini, masih ada celah untuk permainan termasuk berpeluang bagi siswa titipan. Kasihan siswa yang nilai UN nya tinggi, ternyata dirusak oleh sertifikat dan piagam,”sebutnya kesal.
Warga lain, Supriyadi berharap sertifikat tetap diberlakukan namun nilai per sertifikat dikurangi atau tidak terlalu tinggi halnya sekarang ini.”Kalau bisa dihapus saja sertifikat dan piagam itu, karena mayoritas sertifikat yang diajukan adalah juara lomba menari, menyanyi dan semacamnya. Kalau juara olimpiade Matematika dan IPA, saya masih terima,”harapnya.
Karena anaknya tidak mencapai standar skor terendah, maka solusi yang diambil Supriyadi memasukan anaknya di sekolah swasta. Sebab, seluruh sekolah negeri pendaftarannya tutupnya bersamaan.”Ya terpaksa sekolah di swasta, yang memang masih buka pendaftaran,”terangnya lesu.
Ketua Panitia PPDB SMPN 2, Endro Mulaksono mengatakan, tidak dipungkiri siswa yang mendaftar di SMPN 2 mayoritas dilengkapi sertifikat dan piagam prestasi ekstrakulikuler. Dan pihaknya pun akan mengecek keaslian sertifikat tersebut.
”Syaratnya bagi siswa yang menyertakan sertifikat, harus meminta legalisir dari pihak yang menerbitkan sertifikat tersebut, apakah itu KONI, Dinas Pendidikan dan sebagainya,”ujarnya menjawab keraguan walimurid. Meski demikian, tambah dia, pengumuman resmi siswa-siswa yang diterima di sekolah itu, baru dilakukan Kamis (10/7).(mik/lyo)

Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/88947-protes-skor-piagam-ko-nilai-un

BATU – Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkot Batu. Pasalnya, sebelum Idul Fitri, gaji ke-13 akan cair dan diberikan kepada masing-masing pegawai. Selain gaji ke-13 yang bakal cair, kantong PNS akan kian tebal seiring rapel kenaikan gaji periode Januari-Juni 2014 yang dibayarkan.
Walikota Batu, Eddy Rumpoko membenarkan hal tersebut. Menurutnya, gaji ke-13 ini akan diberikan sebelum Hari Raya, supaya dapat digunakan untuk keperluan lebaran.”Sebelum lebaran kami upayakan cair dan bisa dimanfaatkan oleh pegawai,” katanya.
ER, sapaan akrabnya menegaskan bahwa lebaran nanti Pemerintah tidak
akan memberi bingkisan terhadap PNS. Karena, ER menilai bahwa adanya gaji ke-13 sudah cukup.
Selain itu, gaji ke 13 ini merupakan hak PNS selama bekerja satu tahun. Dan tidak hanya di Kota Batu, semua daerah memberlakukan ini, karena hal ini merupakan kebijakan dari pusat.”Kami fokus memberikan bantuan kepada warga kurang mampu, yang dikemas dengan silaturahmi
Ramadhan. Untuk PNS, sudah ada gaji ke-13,” terangnya kepada Malang Post.
Sebelumnya, Setda Kota Batu, Widodo saat memberikan pengarahan kepada Kasek SD dan SMP di Bina Praja, saat pengukuhan Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa gaji pegawai akan naik dan gaji ke 13 segera dicairkan sebelum lebaran.
Lantas apa tidak ada tali asih bagi anggota dewan yang purna tugas Agustus mendatang dari pemerintah, ER menjelaskan bahwa pemerintah belum berfikir ke arah sana. Namun, hal ini akan dipertimbangkan dan dipikirkan lagi. ”Nanti kita pikirkan soal itu, tapi yang jelas kami usahakan yang terbaik. Karena bagaimanapun mereka adalah partner Pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan selama lima tahun menjabat,” tandas pria suami Dewanti Rumpoko ini. Sementara itu, Hasan mengaku gembira lantaran gaji ke-13 yang ditunggu-tunggu akan segera cair, apalagi bertepatan dengan BulanRamadhan yang kebutuhan rumah tangga naik dua kali lipat. ”Semoga benardicairkan sebelum lebaran, supaya dapat digunakan kebutuhan lebaran,” aku PNS Pemkot Batu, ini sembari tersenyum. (mik/feb)
Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/88895-gaji-ke-13-cair-sebelum-lebaran

0407-pengukuhan-kasek-mikiBATU-Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, Kamis (3/7) kemarin mengkukuhkan 51 orang guru menjadi kepala sekolah (Kasek) yang berlangsung di Aula Bina Praja Pemkot. Rincinya, untuk SMPN ada 8 orang Kasek, SDN sebanyak 32 Kasek, kepala TK 3 orang, ditambah rotasi Kasek SMPN 4 orang, pengawas SMPN ada 2 orang serta pengawas TK/SD ada 6 orang.

Dengan begitu, 7 SDN yang selama ini kosong belum memiliki kepala sekolah, maka mulai hari ini sudah terisi. Sedangkan penggeresaran jabatan juga dilakukan. Barokah Santoso sebelumnya Kepala SMPN 1, digeser menjadi Kepala SMPN 2, dan Samsul Hidayat Kepala SMPN 2 naik menjadi pengawas SMP.

Bambang Irawan kasek SMPN 5, pindah tugas menjadi Kepala SMPN 1. Kepala SMPN 04 Djihad, juga dialihkan menjabat Kepala SMPN 3. Kepala SMPN 6, Yusuf Bambang T digeser menjadi Kepala SMPN 04. Sugeng Prayogi yang sebelumnya guru di SMPN 04, kini menjadi Kepala SMPN 05.

Demikian pula dengan Budi S yang awalnya guru di SMPN 01, naik jabatan menjadi Kasek SMPN 06. Sudiono guru SMPN 04 juga dipercaya menjadi Kasek SMP Satu Atap Pesanggrahan. Dan Kasek SMPN 03 Sudjud Lamudjianto, naik jabatan menjadi Pengawas SMP.

Sehingga, seluruh sekolah di Kota Batu baik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK sudah terisi kepala sekolah. Otomatis, kedepan untuk memajukan pendidikan dinilai lebih optimal dan dapat berjalan baik. ”Saya harap dengan rotasi dan semua sekolah telah tersedia kasek, bisa memberikan dampak positif terhadap dunia pendidikan Kota Batu, untuk  lebih baik lagi,”jelas Eddy Rumpoko saat memberi sambutan di hadapan  guru dan kepala sekolah, kemarin.

”Rotasi ini agar sekolah-sekolah yang ada di pinggiran, dapat merasakan pembelajaran dari guru yang sebelumnya mengajar di sekolah perkotaan. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memajukan sekolah di pinggiran,”jelas Punjul Santoso, Wawali Batu.(mik/lyo)

Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/88759-ada-promosi-adapula-rotasi

Wednesday, 02 July 2014 13:26

BATU -  Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Batu pada hari kedua kemarin, mulai ramai. Namun demikian, banyaknya pengambil formulir masih didominasi di sekolah favorit baik itu SMPN 1, 2 dan 3 serta SMAN 1 dan 2 maupun SMKN 1 dan 2. Sebaliknya SMPN 5 yang menyiapkan 100 lembar formulir, hingga kemarin baru 50 lembar yang terserap.
Dari pantauan Malang Post, meski proses pendaftaran tergolong lancar, namun pembagian rata siswa pendaftar sejauh ini belum berjalan baik. Hal itu bisa dilihat dari pagu setiap sekolah, yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Rinci pagu itu, untuk SMPN 1 288 siswa baru, SMPN 2 sebanyak 320 siswa, SMPN 3 sekitar 280, SMPN 4 sekitar 224, SMPN 5 sekitar 96, SMPN 6 sekitar 160 siswa. Sedangkan SMPN Satu Atap 1 Gunungsari sekitar 64, dan SMPN Satu Atap 2 Pesanggrahan, pagunya 64 siswa.
Untuk SMAN 1 dijatah 376 siswa, SMAN 2 di Junrejo sebanyak 256 siswa. Dan SMKN 1 sekitar 360 siswa, SMKN 2 216 dan SMKN 3 sebanyak 216 siswa, ditambah MAN 2 sekitar 300 siswa.
SMPN 5 misalnya, panitia PPDB menyediakan 100 formulir dan saat ini baru sekitar 50 formulir yang terserap, atau belum memenuhi pagu tiga ruang kelas untuk 96 siswa. Hal ini berbeda dengan SMPN 1, yang telah terserap 543 lembar formulir dari jatah 288 siswa. Formulir pendaftaran di SMPN 2 dan 3, juga sama-sama terserap 700 lembar untuk merebutkan 320 jatah kursi dan 280 kursi siswa baru.
Sementara SMAN 1 dan 2 sudah melampaui batas, yakni sekitar 500 formulir diambil oleh walimurid. Sedangkan SMKN 1 menyediakan 500 formulir, SMKN 2 dan SMKN 3 sama-sama menyediakan 400 lembar formulir. Demikian pula dengan MAN 2, yang juga menyiapkan 500 formulir.
Kasek SMPN 5, Bambang mengakui bahwa minimnya minat siswa sekolah di SMPN 5 bukan karena kualitas pendidikan di sekolah itu yang kurang baik. Sebaliknya, justru pada faktor jarak tempuh atau lokasi SMPN 5 yang berada di Desa Sumberbrantas atau wilayah ujung utara Kota Batu.
Sedangkan Kasek SMPN 2 dan 3 menyebut, tingginya minat siswa ingin masuk di sekolahnya tidak lain karena selain mutu pendidikan sangat baik, juga jarak tempuh siswa ke sekolah tidak terlalu jauh.”Kami menjadi palang pintu warga Kecamatan Junrejo untuk sekolah terdekat,”jelas Kasek SMPN 3, Sudju Lamudjianto.
Perlu diketahui, lulusan SD/MI tahun ini sekitar 3.143 siswa, SMP/MTs tahun sebanyak 2.985 siswa. Dengan perbandingan pagu sekolah negeri dan jumlah lulusan tersebut, mau tidak mau sekolah swasta tetap ngos-ngosan halnya tahun sebelumnya dalam bersaing mencari siswa baru.
Sekretaris Disdikpora Kota Batu, MD Furqon mengatakan pagu yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan tidak ada perubahan dari tahun lalu. Sedangkan untuk sekolah swasta agar dapat jatah siswa, pihaknya tetap akan membantu maksimal.
”Kami kan sudah menghimbau dan mewajibkan semua sekolah SMP dan SMA, agar mendata siswa-siswanya. Kemudian dari data tersebut, bisa diketahui ada berapa siswa yang belum mendaftar atau tidak melanjutkan sekolah,”paparnya.
Dia menjelaskan, untuk jatah siswa bagi para pejabat atau dikenal dengan istilah siswa titipan, Dinas Pendidikan tidak mengalokasikan sama sekali.”Tidak ada kekhususan masuk sekolah, entah itu anaknya pejabat atau bukan. Kami ingin siswa yang masuk sekolah favorit, benar-benar melalui seleksi dan siswa pilihan,”jelas mantan Sekretaris BKD Kota Batu ini.(mik/lyo)

Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/88717-pendaftar-sekolah-favorit-overload-

1 2 3 23