Rangkuman Berita

1 2 3 29

JAKARTA

Anies Baswedan. Foto: dok.JPNN

Nama Kurikulum 2013 (K13) secara resmi sudah diubah menjadi Kurikulum Nasional.

Informasi perubahan ini tertuang dalam buku Kilas Setahun Kinerja Kemendikbud (November 2014 – November 2015). Kementerian yang dipimpin Anies Baswedan itu juga sudah menetapkan skenario penerapan Kurikulum Nasional secara utuh.

Buku kilas kinerja Kemendikbud itu disusun oleh Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (Paska) Kemendikbud. Buku ini merangkum tiga strategi penataan pendidikan oleh Anies Baswedan dan jajarannya.

Ketiga strategi itu adalah penguatan pelaku, peningkatan mutu dan akses, serta pengembangan efektivitas birokrasi. Urusan revisi kurikulum mendapatkan posisi spesial karena ditempatkan di halaman paling awal.

Dikonfirmasi tentang perubahan nama dari K13 menjadi Kurikulum Nasional itu, Mendikbud Anies Baswedan tidak menampiknya. Namun dia memberikan catatan, selama masa revisi masih berjalan alias belum selesai, pemerintah tetap menggunakan sebutan Kurikulum 2013. “Lha wong masih dikoreksi (K13-nya, red),” katanya kemarin.

Anies menjelaskan ada beberapa pertimbangan bahwa Kemendikbud tetap menggunakan sebutan Kurikulum 2013. Diantaranya adalah supaya tidak memunculkan kesan bahwa pemerintah membuat kurikulum baru. Mantan rektor Universitas Paramadina Jakarta itu mengatakan, Kurikulum Nasional merupakan hasil dari revisi Kurikulum 2013.

Di dalam buku yang rencananya secara resmi dipapakarkan Anies Selasa pekan depan (29/12) itu, dibeber sejumlah alasan K13 perlu direvisi. Diantaranya adalah K13 langsung diterapkan tanpa pernah diuji. Akibatnya mendatangkan banyak masalah. Saking bermasalahnya K13 itu, banyak sekolah menolak menjalankannya.

Anies dengan tegas mengatakan penerapan kurikulum harus meminimalisir masalah. Untuk itu dalam revisi kali ini dibongkar mulai dari pendadaran ide kurikulum, lalu desain kurikulum, dan ujungnya dokumen serta implementasi kurikulum.

“Standar bekerja yang harus dimiliki adalah mendekati nol kesalahan dan mendekati sempurna,” katanya. Bagi Anies kesalahan satu poin saja, bisa mempengaruhi kualitas pendidikan.

Terkait dengan strategi implementasi kurikulum itu, Anies mengatakan Kemendikbud sudah memiliki peta jalannya. Dimulai dari periode Januari-Desember 2015, ada 94 persen sekolah kembali menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP) dan sisanya 6 persen sekolah tetap menggunakan K13. Lalu pada periode Juli 2016 – Juli 2017 skenarionya 75 persen sekolah pakai KTSP, 6 persen semua kelas pakai K13, dan 19 persen kelas 1, 4, 7, dan 10 menggunakan K13.

Kemudian pada Juli 2017 – Juli 2018 jumlah sekolah yang menggunakan KTSP susut jadi 40 persen. Sisanya sebanyak 60 persen beralih ke K13. Proses migrasi dari KTSP ke K13 atau Kurikulum Nasional ini diharapkan tuntas pada tahun pelajaran 2017/2018. Masuk pada tahun pelajaran 2018/2019 sudah tidak ada sekolah yang memakai KTSP.

Pada kesempatan ini Anies juga mengkonfirmasi kabar salah tentang penerapan kurikulum. Beberapa waktu terakhir, muncul kabar menyesatkan bahwa pada tahun pelajaran 2016/2017, seluruh sekolah di Indonesia kembali menerapkan KTSP. “Saya prihatin atas informasi salah ini. Karena membuat gempar masyarakat,” kata Anies.

Informasi salah itu sempat meluas di media sosial Facebook dan Twitter. Selain itu juga ramai jadi perbincangan orang di-blog. Anies mengatakan si penyebar informasi salah itu sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Sedangkan terkait dengan wujud revisi K13 sendiri, sampai kemarin Anies masih irit komentar. Termasuk juga tentang jam belajar versi K13 dan jumlah mata pelajaran yang terlalu banyak, dia belum bersedia memaparkannya.

“Teknis revisi kurikulumnya bisa dikonfirmasi langsung ke Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, red),” kata dia.

Kepala Puskurbuk Tjipto Sumardi my ngakui memang banyak aspek yang direvisi atau dibenahi dari K13. Namun dia menegaskan bahwa pembenahan saat ini belum sampai pada kesimpulan mengepras jam belajar atau mengurangi jumlah mata pelajarannya. “Sekarang kita masih tahap revisi Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan silabus,” kata dia.

Tjipto berpedoman bahwa deadline revisi K13 ini harus tuntas sebelum tahun ajaran 2016/2017 dimulai Juli tahun depan. Selain merevisi jeroan K13, Tjipto juga mengatakan mereka terus mempersiapkan bukunya. Dia mengatakan buku-buku baru hasil revisi K13 kemungkinan sudah beres pada akhir Januari tahun depan.

“Puskurbuk tidak menjalankan pelatihan guru, karena sudah dipegang direktorat lainnya,” kata dia. (wan)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/12/26/346827/PENGUMUMAN!-Nama-K13-Sudah-Diubah-jadi-Kurikulum-Nasional

Mendikbud

JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meninjau pelaksanaan Uji Kompetensi Guru 2015 hari pertama untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Selasa (10/11). Lokasi tinjauan dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Mendikbud mengatakan, UKG ini sebagai cermin bagi guru nanti, apakah puas atau tidak, lalu ingiin belajar lagi agar kompetensinya bertambah.

“UKG sebagai cermin maksudnya nanti hasil UKG bisa diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya, kami (Kemendikbud) bertugas menyiapkan alat untuk bercermin, dan guru-guru siapkan kompetensinya untik diukur. Tiiap guru akan berbeda pelatihannya, ada yang kelas jauh, ada yang seminar, bergantung masing-masing hasilnya,” jelas Mendikbud.

Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 19 H.Joko Suramto menjelaskan terdapat sebanyak 688 guru yang mengikuti UKG di SMPN 19, sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK). “D isini ada total 688 guru yang ikut UKG,” jelas Joko.

Adapun penyelenggaraan UKG di SMPN 19 berlangsung selama 10 hari yaitu sejak 10 November sampai 19 November 2015. Sebagai TUK, SMPN 19 melaksanakan UKG online dengan penyediaan komputer sebanyak 27 untuk ujian. “Kami siapkan 27 komputer, 25 untuk peserta ujian, sisanya untuk cadangan kalu ada yang bermasalah,” jelas Joko.

Lanjutnya, para peserta UKG 2015 dibagi ke dalam tiga sesi, yang terdiri dari 25 peserta ujian di setiap sesinya. Yaitu sesi pertama 07.30-10.00 WIB. Sesi kedua, UKG dilaksanakan pada 10.30-13.00 WIB. Sesi ketiga, UKG dilaksanakan pada pukul 14.00-16.30 WIB.

Walaupun berlangsung saat jam pelajaran sekolah, pelaksanaan UKG, menurut Kepsek Joko, tidak mengganggu para siswa yang sedang belajar. “Kami di sini ujian UKG online, dilaksanakan di ruang komputer, di lantai satu, sedangkan siswa di lantai dua, jadi pasti tidak mengganggi siswa yang belajar,” jelasnya. (esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/11/10/337823/Mendikbud-Tinjau-Uji-Kompetensi-Guru-Hari-Pertama-di-Jakarta-

guru1_pns

JAKARTA- Pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) tidak hanya dikritisi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi guru lainnya seperti Serikat Guru Jakarta juga melayangkan protes serupa.

Menurut Sekretasi Umum SEGI Jakarta Slamet Maryanto,‎ UKG yang diselenggarakan sejak 2012 tidak pernah digunakan sebagai dasar dalam program upaya peningkatan kualitas guru. Pasalnya, guru hanya diuji tetapi tidak pernah ada tindakan mengatasi kondisi dari hasil UKG.

“Jika para murid diuji terus tetapi tidak pernah diajar dan tidak pernah dilatih apakah hasilnya akan baik dan meningkatkan kualitas muridnya? Jika guru disuruh ujian terus tapi tidak pernah dilatih skillnya dan diupdate ilmunya apakah akan meningkatkan kualitasnya?,” ujar Slamet, Senin (26/10).

Dia menambahkan, guru perlu memperoleh pengembangan profesional melalui pelatihan maupun pengayaan. Namun, pemerintah tetap harus memperhatikan kesejahteraan para guru.

“Jangan sampai UKG justru malah merugikan guru. Pemerintah harus mengkaji penerapan UKG, hasilnya harus jelas. Jangan hanya dikatakan untuk pemetaan guru saja,” ucap Slamet. (esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/10/26/334921/Uji-Kompetensi-Guru-Banjir-Protes-

JAKARTA–Sebanyak 25 ribu pendidik dan tenaga kependidikan akan dibekali program pendidikan keluarga mulai tahun ini. Selain itu, pemerintah akan memilih 100 lembaga mitra pegiat ‎pendidikan keluarga, termasuk para pengajar pendidikan keluarga.

“Kami menargetkan dapat menambah 2.000 lembaga pendidikan setiap tahun sebagai sasaran penyelenggara program pendidikan keluarga‎,” kata Direktur Pembinaan PAUD Ella Yulaelawati, Rabu (12/8).

Dia menambahkan, sekolah yang terpilih sebagai penyelenggara program pendidikan keluarga akan mendapatkan pelatihan dari pemerintah, dan pegiat keorangtuaaan tentang pendidikan keluarga, misalnya cara mendidik anak dengan baik.

“Pelatihan tersebut akan diberikan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, serta kepada para orangtua dan wali murid di sekolah tersebut,” ujar Ella.

Dijelaskan, lembaga pendidikan yang telah terpilih menjadi penyelenggara program pendidikan keluarga telah melalui proses seleksi yang cukup ketat. Antara lain, sekolah tersebut harus memiliki akreditasi A atau B, telah beroperasi lebih dari tiga tahun, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai. Sedangkan untuk lembaga pendidikan nonformal, harus memiliki nomor induk lembaga. (esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/08/12/320113/25-Ribu-Guru-Dilatih-Program-Pendidikan-Keluarga-

Jumat, 07 Agustus 2015 , 09:11:00

guru_baris

JAKARTA–Mulai tahun ini ada dua skema yang akan dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdiknud) untuk mengukur profesionalisme guru, yaitu secara akademis dan non-akademis.

Pengukuran akademis dilakukan dengan rutin menyelenggarakan uji kompetensi guru (UKG) setiap tahun. Pengukuran non-akademis dengan melakukan penilaian terhadap kinerja guru. Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Supranata di Jakarta, Rabu (6/8).

“Mulai tahun ini semua guru baik yang ada di bawah Kemendikbud maupun Kemenag akan menjalani UKG,” ujarnya.

Sebelumnya, UKG hanya dilakukan kepada guru yang telah tersertifikasi atau akan disertifikasi.

“Di bawah Ditjen GTK kami akan melakukan tes UKG ke seluruh guru termasuk 318 ribu guru yang ada di Kemenag. Jadi ada 3,8 juta guru yang akan diuji mulai tahun ini untuk tahu potret kompetensinya,” kata Pranata.

‎Dijelaskannya, ‎UKG harus dilakukan secara rutin karena ada target yang harus dicapai. Di 2019 mendatang, kata dia, rata-rata nilai UKG harus mencapai angka delapan. Target tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengenai guru yang terdiri atas tiga poin.

Pertama, meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas GTK.  Kedua, meningkatkan kualitas LPTK. Ketiga, meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru.‎ (esy/jpnn)

 Sumber :http://www.jpnn.com/read/2015/08/07/319179/3,8-Juta-Guru-Diuji-Kompetensi-Mulai-Tahun-Ini-

kop530

Penerimaan Peserta Didik Baru
Tahun Pelajaran 2015/2016

I.     SYARAT PENDAFTARAN

1.  Surat Keterangan Lulus dari Sekolah

2.  Surat Keterangan NUN Asli dan Foto Kopi NUN yang dilegalisir 1 lembar

3.  Nomor Peserta Ujian Nasional

4.  Foto kopi Kartu Keluarga (dengan menunjukkan aslinya)

5.    Foto kopi Piagam Kejuaraan, peringkat 1 atau 2 atau 3 Tingkat Kota, Provinsi/Nasional/Internasional sebanyak 1 lembar dan menunjukkan aslinya .

6.    Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Batu bagi peserta didik yang berasal dari luar kota

 

II.    SYARAT DAFTAR ULANG

1.  Print out bukti pendaftaran

2.  Foto Kopi Ijazah SD/MI yang dilegalisir 1 lembar

3.  Foto kopi NUN yang dilegalisir 1 lembar

4.  Pas Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar

 

III.  JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI 01 BATU TAHUN PELAJARAN 2015/2016

 

NO

KEGIATAN

PELAKSANAAN

KETERANGAN

1. Pendaftaran 1 – 4 Juli 2015 Pengambilan formulir dan memasukkan data via online di SMP Negeri 01 Batu 
2. Verifikasi data 1 – 4 Juli 2015 Panitia PPDB 
3. Pengumuman 7 Juli 2015 Di SMP Negeri 01 Batu atau di Website: batu.siap-ppdb.com 
4. Daftar Ulang 8 – 9 Juli 2015 Pengambilan dan Pengembalian Formulir Daftar Ulang yang sudah lengkap persyaratannya. 
5. Pra MOS 26 Juli 2015 Di SMP Negeri 01 Batu
6. Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) 27-29 Juli 2015 Di SMP Negeri 01 Batu

PANITIA  PPDB

JAKARTA–Pemberian tunjangan profesi guru (TPG) yang pengukurannya belum dilakukan secara benar, akan diubah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pasalnya, di lapangan TPG masih diberikan merata, yaitu sebesar satu kali gaji tanpa mengukur profesionalitas tenaga pendidiknya.

Padahal dalam UU 15/2005 tentang Guru dan Dosen, pemberian TPG harus sesuai capaian kinerja dan prestasi guru.

“Ada yang salah dalam penyaluran TPG. Itu sebabnya pemerintah sedang menyusun ulang skema pemberian TPG,” kata Plh Kepala Subdirektorat Program Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Tagor Alamasyah, Kamis (25/6).

Dia menyebutkan, tunjangan yang sejak 2005 diberikan merata akan dihitung secara profesional dengan memperhitungkan prestasi dan kinerja yang telah dicapai oleh guru. Instrumen pencapaian guru profesional ini bisa dilihat dari jumlah guru, pembinaan karir, penghargaan serta perlindungan yang diberikan.

“Selama ini UU belum dijalankan dengan benar, karena infrastruktur belum memadai. Sekarang kami siapkan paralel, infrastruktur dan mekanisme pemberian tunjangannya,” ucapnya.

Dijelaskan Tagor, jumlah ideal guru dapat dihitung dengan beban kerja 24 jam per minggu dan linieritas dengan sertifikasi. Untuk pembinaan karir, guru harus memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan jenjang karir.

“Sebagai penghargaan dan perlindungan, guru akan mendapatkan tunjangan profesi, maslahat tambahan, dan perlindungan hukum,” terangnya. (esy/jpnn)

Sumber :

JAKARTA–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menyiapkan beberapa skenario dalam penentuan tunjangan profesi guru (TPG). Salah satu skema yang disiapkan adalah dengan tahapan uji kompetensi.

“Ada tiga komponen yang akan kami ukur yaitu penilaian kinerja guru (PKG), pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), dan uji kompetensi guru (UKG),” kata Plh Kepala Subdirektorat Program Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Tagor Alamansyah, Kamis (25/6).

Di awal tahun, lanjutnya, guru akan dinilai kompetensinya melalui UKG. Jika kompetensinya kurang, guru harus ke PKB. Setelah masuk PKB, kompetensi guru akan kembali diukur.

“Bagi guru yang memiliki peningkatan akan dihargai dengan kenaikan jenjang karir. Namun jika tidak, guru harus menyisihkan sebagian TPG yang diperolehnya untuk peningkatan kompetensi,” bebernya.

Dalam skema Kemdikbud, pengembangan keprofesian berkelanjutan guru dilakukan berjenjang. PKB guru pertama (golongan IIIa-IIIb) fokus pada pengembangan diri sendiri, PKB guru muda (golongan IIIc-IIId) fokus pada pengembangan siswa, PKB guru madya (golongan IVa, IVb, IVc) fokus pada pengembangan sekolah. Dan PKB guru utama (golongan IVd-IVe) fokus pada pengembangan profesi.

Selain peningkatan kompetensi melalui PKB, Tagor mengungkapkan keberadaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan kelompok kerja guru (KKG) bisa digunakan sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi guru. Lewat KKG atau MGMP, guru bisa memanfaatkan TPG yang diperolehnya untuk meningkatkan kompetensi.

“Dengan pengukuran seperti ini, tunjangan guru bukan lagi menjadi hak, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan guru. Artinya dengan TPG yang diberikan tersebut guru harus mampu mengembangkan kompetensi diri. Jika tidak, tunjangan tersebut akan dihentikan,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/06/25/311680/Guru-Berkompetensi-Rendah,-TPG-nya-Dipotong

pns

JAKARTA – Hingga kini belum ada kepastian tanggal pencairan gaji ke-13 para pengawai negeri sipil (PNS) serta pensiunan PNS.

Pemerintah hanya memberikan ancar-ancar, pembayaran gaji tambahan ini dilaksanakan saat bulan puasa (Juni-Juli).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman membenarkan rencana pembayaran gaji ke-13 untuk para PNS tadi.

“Bahkan arahan dari Pak Menteri (Yuddy Chrisnandi, red) diharapkan gaji ke-13 cair sebelum Lebaran,” katanya di Jakarta kemarin.

Herman menjelaskan setiap tahun PNS memang selalu mendapatkan gaji ke-13 menjelang perayaan lebaran. Gaji tambahan ini diharapkan menjadi seperti tunjangan hari raya (THR) bagi para PNS. Sebab selama ini tidak ada aturan tentang pencairan THR, maka sebagai gantinya dibuatkan gaji ke-13.

Ketentuan teknis pencairan gaji ke-13 ada di Kementerian Keuangan. Pada umumnya besaran gaji ke-13 ini seseuai denga gaji pokok plus tunjangan mengikat yang diterima PNS setiap bulannya.

Menjelang bulan puasa, Herman juga berharap kinerja aparatur pemerintahan tidak berkurang. Meskipun tetap wajib menjalankan ibadah puasa, PNS juga tetap bertugas melayani masyarakat.

Terkait dengan aturan jam kerja, biasanya ada ketentuan baru yang bersifat sementara selama bulan puasa. Namun sampai saat ini aturan jam kerja PNS selama lebaran belum dikeluarkan.

Herman juga mengatakan aturan tentang parcel lebaran. Dia menjelaskan parcel lebaran ini bisa menjurus pada pemberian gratifikasi. “Misalnya parcel ini diberikan oleh pihak-pihak yang terkait dengan jabatan seorang PNS,” katanya. Lebih baik Herman meminta para PNS tidak menerima pemberian parcel, apalagi dengan taksiran harga yang mahal.

Selain itu Herman juga mengingatkan tentang kedisiplinan PNS menggunakan kendaraan dinas. Setiap tahun Kementerian PAN-RB selalu mengingatkan bahwa kendaraan dinas tidak boleh dipakai untuk kepentingan keluarga.

Termasuk untuk mudik saat lebaran. Lebih baik untuk menghemat ongkos perawatan, mobil dinas diistrahatkan dulu di kantor masing-masing instansi. (wan)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/06/03/307486/Kapan-sih-Pastinya-Gaji-ke-13-PNS-Cair-Ini-Penjelasannya

KOTA BATU – Pengukuhan dan pengambilan sumpah pengawas Ujian Nasional (UN) SMP/MTS se-Kota Batu digelar kemarin (18/4) di aula SMPN 1 Kota Batu. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispenpora) meminta para pengawas tidak memasang muka galak dan garang saat bertugas. Imbauan itu dilontarkan agar para pengawas tidak mengganggu konsentrasi siswa. ”Kalau pengawasnya sudah pasang wajah galak, siswa malah takut untuk mengerjakan dan nanti hasilnya malah tidak masksimal,” kata Dra Mistin, kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Batu.

sumpah pengawasTotal ada 347 orang panitia dan pengawas dikukuhan dengan mengucapkan sumpah pengawas dan menandatangani pakta integritas. Mereka akan bertugas pada UN SMP/MTs yang akan diselenggarakan pada 4 Mei hingga 7 Mei nanti.

Mistin membeberkan, dengan diucapkannya sumpah oleh pengawas ruang UN, pengawas diharapkan melaksanakan pengawasan sesuai aturan, lebih jujur dalam pengawasan dan tidak membantu siswa. UN tahun 2015 sepenuhnya untuk menguji seberapa besar kejujuran dari pengawas dan sekolah.

Sistem pengawasan menggunakan sistem silang. Baik intra sekolah maupun antar sekolah. Di intra sekolah, guru yang mengajar mata pelajaran A tidak diperbolehkan mengawasi pelaksanaan ujian mata pelajaran A. Itu untuk mengantisiapasi adanya kecurangan antara guru dan siswa.

Sedangkan silang antar sekolah dilakukan dengan cara guru dari SMP A mengawasi di SMP B, guru di SMP B mengawasi di SMP C dan seterusnya.

Menanggapi kesalahan soal listening UN Bahasa Inggris SMA lalu, Mistin berharap itu tidak terjadi pada UN SMP nanti. ”Walaupun SMP tidak ada listening, semoga ujian lancar tidak ada kendala dan kesalahan,” harap Mistin.(irr/yos)

Sumber : http://radarmalang.co.id/pengawas-un-smp-dilarang-pasang-muka-galak-13522.htm

1 2 3 29