Rangkuman Berita

1 2 3 21
Petugas memergok siswa-siswa ketika berada di warnet dan rental PS, kemarin.

BATU- Disaat siswa lain sedang belajar untuk menghadapi ujian, ternyata 20 pelajar SMP bolos sekolah disaat jam pelajaran berlangsung. Imbasnya, Jumat kemarin mereka yang sedang asyik berada di warnat dan rental PS itu,  terjaring razia yang dilakukan petugas Satpol PP Kota Batu.
Sebagian dari tak berkutik, ketika petugas Satpol PP menyerbu masuk tempat mereka menikmati bolos sekolah itu. Namun ada pula yang berontak saat digelendeng naik mobil petugas, dengan dalih baru pulang sekolah lalu menuju ke warner.
Pantauan Malang Post, siswa-siswa tersebut masih lengkap mengenakan  seragam sekolah. Mereka sedang asyik main game online, ada juga yang buka facebook maupun email di warnet termasuk  yang nongkrong di rental PS. Parahnya, diantara mereka juga ada yang sedang menikmati rokok. Beruntung dalam operasi tersebut, petugas tidak menemukan siswa yang  seang nonton film ataupun foto porno.
Salah seorang siswa SMP yang kena razia itu, Muthia Rizqy Fadhilah. Dia ngaku hanya mengantar temannya ke warnet.”Saya dan teman-teman hanya mencari referensi tugas sekolah, dan saya sudah pulang sekolah lalu ke warnet ini,”akunya dengan wajah lesu. Kemudian, siswa-siswa itu diboyong untuk berbaris di halaman Kantor Dinas Pendidikan, untuk mendapatkan pengarahan dari petugas. Lalu, mereka diminta menulis pernyataan untuk tidak mengulangi.
Kasatpol PP Kota Batu, Robiq Yunianto mengatakan, operasi tersebut  dilakukan  di tiga wilayah kecamatan, mulai dari Junrejo hingga Bumiaji. Pihaknya menyisir tempat-tempat hiburan, seperti rental PS dan warnet salah satunya berlokasi di sepanjang Jalan Agus Salim.
Robiq panggilan akrabnya menambahkan, razia itu dilakukan mengingat sebentar lagi bakal berlangsung Ujian Nasional (UN) tingkat SMA sederajat. Sehingga penertiban siswa di lokasi warnet dan rental PS pada saat jam sekolah berlangsung, bertujuan membuat jera mereka.
” Pemerintah telah menggelontorkan dana yang nilainya begitu banyak, untuk kemajuan pendidikan di Kota Batu. Ternyata masih ada siswa seperti ini. Kami sangat prihatin, karena seharusnya mereka lebih banyak belajar,”ujarnya.
Mantan Kabag Humas Pemkot Batu, ini menyebut bahwa semua siswa yang terjaring langsung diserahkan kepada Dinas Pendidikan untuk diproses sekaligus  diberi peringatan keras, serta memanggil pihak sekolah.
” Yang terjaring razia mulai mereka yang masih duduk di bangku SD, SMP hingga SMA, yang mayoritas bolos sekolah,”tandasnya.
Kabid Dikmen Disdikpora Kota Batu, Abdul Rais mengatakan, razia tersebut  dilakukan dalam rangka sukses UN. Selain persiapan di sekolah dan Dinas Pendidikan, juga menertibkan anak-anak agar  mementingkan belajar dan rajin sekolah ketimbang hanya bersenang-senang.
“Kami akan panggil pihak sekolah, agar mendata anak didiknya yang ketahuan membolos sekaligus perlu tindakan tegas,”paparnya. (mik/lyo)

 BATU- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Batu, menyatakan bahwa pada ini ada 500 Surat Keputusan (SK) telah turun dari Kemendikbud untuk guru penerima Tunjangan Profes Pendidik (TPP) di kota ini. Dengan begitu, semua penerima SK itu secara otomatis bisa mencairkan dananya.

epala Disdikpora, Budi Santoso membenarkan hal tersebut. Semua SK itu segera diberikan kepada guru TPP.”Ya telah turun SK nya, namun jumlahnya masih ada 500-an. Hal ini membuktikan, bahwa sejauh ini tidak ada hambatan penerima TPP,”jelas Tossi, sapaan akrabnya, kemarin.
Memang ada beberapa guru TPP yang masih ada masalah, namun pihaknya tetap berusaha mencari penyelesaian, seperti guru TPP yang belum bisa mendapatkan tunjangan. Sebab, yang melatarbelakangi persoalan tersebut karena ada sebagian guru yang secara administrasi belum lengkap, baik itu menyangkut jam mengajar belum mencapai 24 jam, dan kelengkapan lainnya.
”Yang jelas, jika ada masalah langsung laporkan dan kordinasi dengan Diknas, sehingga bisa diselesaikan, dan kami pasti akan usahakan.”terangnya.
Saat ini, dari sekitar 1.300 guru TPP di Kota Batu, 1.000 guru diantaranya telah tergabung secara online lewat komputerisasi di Dinas Pendidikan. Sehingga, Diknas bisa langsung memonitor dan mengetahui adanya masalah itu.Selain itu, pihaknya juga bisa berkomunikasi langsung dengan mereka. Sedangkan  sementara 300 guru TPP lainnya, masih belum tergabung.”Kami usahakan guru yang belum tergabung bisa segera menyatu, agar mereka dapat dipantau pula,”ungkapnya.(mik/lyo)

Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/85000-sk-500-guru-penerima-tpp-turun

JAKARTA - Inilah hari yang ditunggu jutaan guru di tanah air. Ya, hari ini pemerintah mencairkan tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil (PNS). Nilainya mencapai Rp 12,574 triliun.

“Pembayaran yang dimulai besok itu untuk triwulan I 2014 dan TPG yang terutang sejak 2010 hingga 2013,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamid, Selasa (8/4). Pencairan dimulai hari ini sampai 15 April.

Guru besar ilmu komunikasi Universitas Indonesia (UI) itu menegaskan, tidak ada unsur politisasi dalam pencairan TPG. Meski, tidak bisa disangkal bahwa pencairan berbarengan dengan hari pencoblosan pemilu legislatif. Ibnu memastikan bahwa pencairan itu bukan bagian dari ”serangan fajar”. Dengan rentang waktu pencairan antara 9-15 April, belum tentu semua TPG cair serentak hari ini.

Titik krusial pencairan TPG itu ada di pemerintah kabupaten dan kota. Ibnu menegaskan, pencairan TPG murni urusan birokrasi dan tidak terkait dengan politik praktis.

Ada sekitar 1,2 juta guru yang menerima pencairan TPG periode ini. Perinciannya, guru jenjang TK mencapai 35 ribuan. Untuk jenjang SD dan SMP, jumlah guru sasaran sekitar 1 juta orang. Selanjutnya, untuk guru SMA, ada 195 ribuan yang mendapatkan TPG hari ini.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyoroti timing pencairan TPG yang bertepatan dengan coblosan. Menurut Adnan, KPK sudah mendeteksi dan merekomendasi kepada pemerintah secara jangka panjang agar tidak terlibat dalam proses dana optimalisasi.

“Sekarang saya serahkan kepada mereka semua. Kami kan sudah melakukan pencegahannya. Jadi, kalau ada yang menyimpang, jangan salahkan kami untuk melakukan penindakan,” ungkapnya.

Mabes Polri juga angkat bicara mengenai potensi serangan fajar. Kabagpenum Divhumas Mabes Polri Kombes Agus Rianto mengatakan, masyarakat sebaiknya proaktif. “Kalau menemukan serangan fajar, dilaporkan polisi tidak masalah,” katanya. (wan/byu/gun/c7/ca)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/04/09/227243/Tunjangan-Guru-Rp-12,5-T-Cair-Hari-Ini-#

BATU – Kebijakan sekolah gratis dari jenjang SD hingga SMA/SMK tetap tidak boleh mempengaruhi kualitas pendidikan di Kota Batu. Sebaliknya harus semakin maju, lantaran orangtua sudah tak terbebani membayar biaya sekolah.
Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko menyebut, bahwa tujuan utama kebijakan sekolah gratis itu untuk meringankan orangtua dari beban biaya sekolah dan tetek bengeknya. Guru, Kasek malah harus makin terpacu sekaligus berinovasi meningkatkan kualitas pendidikan.
Pemkot pun menantang Kasek dan guru melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tidak hanya diukur dari nilai ujian, tetapi juga kesiapan mereka dalam berkompetisi dengan lulusan sekolah lain memasuki Perguruan Tinggi maupun dunia kerja.
‘’Khusus untuk SMK, SDM mereka juga harus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja maupun berwiraswasta. Perkembangan pariwisata dan iklim investasi di kota ini, memberikan peluang lebar bagi mereka mencari pekerjaan maupun berwiraswasta,’’ ungkap ER, sapaan akrabnya.
Untuk tetap pada fokus pada kualitas pendidikan itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Batu, Budi Santoso berjanji akan memantau setiap perkembangan sekolah di wilayah kota wisata ini.
‘’Kami akan pantau terus terkait kebijakan biaya gratis mulai tahun ini. Pastinya, kualitas harus semakin meningkat karena berbagai pihak tidak perlu memikirkan biaya karena sudah didanai melalui APBD,’’ ungkap Tossi, sapaan akrabnya.
Pihak sekolah, orangtua maupun siswa, kata dia tidak boleh hanya asal-asalan dalam menekuni kegiatan belajar mengajar. Melainkan lebih kosentrasi meningkatkan kualitas. ‘’Hasil ujian nasional atau ujian akhir sekolah, nanti akan menjadi salah satu acuan. Bagaimana kualitas nilai ujian dari siswa di Kota Batu, jika dibanding dengan daerah lain. Siswa dan guru tetap harus istimewa, dalam mempersiapkan ujian,’’ tegasnya. (feb/lyo)

Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/84895-sekolah-ditantang-berinovasi

JAKARTA – Sistem data pokok pendidik (dapodik) sempat dihujat guru pemegang sertifikat guru profesional. Pasalanya dapodik membuat sejumlah guru itu tidak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).

Tetapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap mempertahankan dapodik, karena berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp 3,2 triliun.

Selama ini sistem dapodik baru dijalankan efektif untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Direktur Pembindaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Sumarna Surapranata menuturkan, memang benar dengan adanya dapodik itu ada sejumlah guru bersertifikat yang tidak mendapatkan TPG.

Dia beralasan bahwa guru-guru itu memang tidak layak mendapatkan TPG, meskipun memiliki sertifikat guru profesional. “Justru kalau dicairkan los-losan begitu saja, bisa jadi temuan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red),” tuturnya kemarin.

Untuk itu pejabat yang akrab disapa Pranata itu mengatakan dapodik tetap dipertahankan. Dia mengatakan bahwa dapodik itu fungsinya sama dengan saringan. Ia menegaskan bahwa tidak semua guru yang memenag sertifkat guru profesional ini layak mendapatkan TPG.

“Sertifikat guru profesional itu hanya salah satu syarat mendapatkan TPG,” ujarnya.

Dengan adanya sistem dapodik itu, Pranata mengatakan Kemendikbud berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp 3,2 triliun di APBN 2013 dari potensi kebocoran. Uang itu setara dengan 9 persen dari pagu anggaran TPG di APBN 2013 sebesar Rp 43 triliun. Pranata mengatakan seiring kuatnya sistem dapodik saat ini, tidak akan ada kebocoran anggaran TPG di APBN 2014.

Banyak kasus lolosnya penyaluran uang TPG sebelum ada sistem dapodik. Misalnya ada seorang guru yang memperoleh uang TPG lebih dari satu kali dalam satu periode. Guru itu bisa mendapatkan banyak TPG karena data nomor induknya tidak tertata rapi alias dobel-dobel.

Kemudian ada guru yang mengajar tidak sampai 24 jam tatap muka per pekan, masih mendapatkan TPG. Padahal aturannya adalah, TPG itu diberikan kepada guru yang mengajar minimal 24 jam tatap muka per pekan.

“Dengan dapodik juga ketahuan kalau ada penipuan jam mengajar. Karena kita tahun rombongan belajar sekolah se Indonesia,” paparnya.

Termasuk jika ada guru non PNS yang tidak lagi menjadi pegawai tetap yayasan, juga bakal dideteksi oleh dapodik. Selain itu juga jika ada guru yang dipindah tugas menjadi pejabat struktural seperti kepala dinas, lurah, dan camat.

Pranata mengatakan para guru tidak perlu takut dengan sistem dapodik. Dia menegaskan bahwa dapodik itu fungsinya untuk memperlanjar pencairan TPG kepada guru yang benar-benar memenuhi kriteria. “Meskipun uang TPG ada di daerah, tidak asal disalurkan begitu saja,” paparnya.

Sementara itu Kemendikbud kemarin juga mengumumkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai landasan pencairan TPG 2014 dan yang terhutang sudah terbit. Dalam PMK itu disebutkan bahwa total realisai alokasi TPG dalam APBN 2014 adalah Rp 56,1 triliun. Alokasi itu lebih kecil dari pada pagu anggaran TPG sebesar Rp 60,5 triliun.

“Selisih anggaran itu masuk kategori efisiensi,” katanya. Pranata menegaskan bahwa tanda ada dapodik itu, uang hasil efisiensi itu tidak akan ada. Sebab tidak ada saringan sebelum uang itu disalurkan ke guru yang berhak mendapatkan TPG.

Pranata mengatakan pembayaran TPG yang terhutang sejak 2010 hingga 2013 akan dibayar sekaligus bersama dengan pembayaran TPG reguler triwulan pertama 2014. “Jadi memang guru akan mendapatkan tunjangan gelondongan yang besar. Karena ditambah pencairan TPG yang terhutang,” paparnya. (wan)

BATU – Tidak berlebihan bila Dinas Pendidikan Kota Batu, mulai tahun ajaran baru nanti memasukan pariwisata dalam kurikulum muatan lokal (Mulok) di sekolah-sekolah. Itu karena, kota ini sudah dikenal sebagai tujuan wisata sejak jaman Kerajaan Singhasari, Majapahid, masa penjajahan Belanda maupun jaman modern seperti sekarang ini.
Semua bentuk potensi wisata di Kota Batu termasuk kearfian lokalnya, memang belum tentu sudah dikenali semua siswa. Nah, dalam Mulok inilah pariwisata kota ini mulai dikenalkan sejak dini di bangku sekolah agar lebih melekat pada siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Batu, Budi Santoso mengatakan, masuknya pariwisata sebagai Mulok sekolah itu sudah melalui pemikiran dan berbagai pertimbangan yang matang. Nantinya penyampaian materi akan disesuaikan dengan strata atau jenjang pendidikan, mulai pengenalan obyek wisata sampai budi pekerti kepada wisatawan. Untuk SD, materi bisa berupa pengenalan objek wisata. Sedangkan bagi siswa di jenjang pendidikan selanjutnya, materi juga menyesuaikan.
‘’Tujuan utama, masyarakat nanti akan menjadi tuan rumah yang baik. Mereka  juga semakin mengerati dunia pariwisata sehingga juga bisa berusaha dibidang pariwisata,” ungkap Tossi, sapaan akrabnya.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Batu, Mistin menyambut baik langkah Dispendikpora itu. Menurutnya, pariwisata menjadi pelajaran Mulok akan mendukung program desa wisata yang kini sedang digencarkan Pemkot. Program itu juga mendukung program dalam branding Shining Batu.
“Gagasan ini sudah lama, tetapi belum terwujud. Jika dalam ajaran baru nanti sudah ada Mulok tentang pariwisata, tentu sangat bagus dan membawa dampak positif bagi iklim wisata di kota kita ini,” jelas Mistin, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu ini. (feb/lyo)

Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/83994-pariwisata-masuk-kurikulum-muatan-lokal

DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

SMP NEGERI 01 BATU

(State Junior High School)

Jalan K.H. Agus Salim No.55 Batu 65314
Telepon/Faksimil (0341) 591311

Email: smpn1bt@gmail.com  Website: http://smpn1batu.sch.id/

21 Maret  2014

Nomor : 421.3/        / 422.102.01.I/2014                         

Hal       : Ralat Pemberitahuan

Yth.     : Sdr.Orangtua/Wali

Peserta Didik Kelas VII dan VIII

SMP Negeri 01 Batu

Dengan hormat kami sampaikan perubahan jadwal Pra-UN (Tryout IV), Ujian Sekolah Tulis, dan Ujian Sekolah Praktik  Tahun Pelajaran 2013/2014, pembelajaran Kelas VII dan VIII diatur sebagai berikut.

 

 

No.

HARI, TANGGAL

Kelas VII

Kelas VIII

Keterangan

1.

Senin – Selasa

24 – 25 Maret 2014

Pembelajaran dimulai pukul 6.45 WIB

Pembelajaran dimulai pukul 6.45 WIB

Kelas IX  Ujian Praktik

2.

Rabu  dan Jumat

26 dan 28 Maret 2014

Pembelajaran dimulai pukul 10.00 WIB

Belajar di rumah

Kelas IX Pra- UN (Tryout Tahap IV)

 

Kamis dan Sabtu 27 dan 29 Maret 2014

Belajar di rumah

Pembelajaran dimulai pukul 10.00 WIB

3.

Selasa – Selasa

1 – 8 April 2014

Belajar di rumah

Belajar di rumah

Kelas IX Ujian Sekolah Tulis

4.

Kamis, 10 April 2014

Pembelajaran dimulai pukul 6.45 WIB

Pembelajaran dimulai pukul 6.45 WIB

Kelas IX  Ujian Praktik

 Demikian pemberitahuan kami; atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui

Kepala Sekolah,                                                                   Bidang Kurikulum,

Drs. Barokah Santoso, M.Ed.                                            Dra. Sri Rahayu

NIP 19610217 198803 1 012                                             NIP 19670215 199302 2 001

 

Tembusan Yth.

  1. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Batu
  2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  1. Komite Sekolah

BATU -  Komitmen untuk melaksanakan Ujian Nasional (UN) secara jujur dan transparan, secara tegas diungkapkan oleh seluruh sekolah di Kota Batu. Meski pelaksanaan  UN baru dua bulan lagi, namun kesiapan pihak sekolah sudah ditunjukan semua Kasek SMP, SMA/ SMK yang menghadiri sosialisasi dan penandanganan pakta integritas di UPTD Kecamatan Batu, Rabu (19/3).
Setiap sekolah, menandatangani pakta integritas tersebut sembari berjanji akan melaksanakan UN secara jujur dan berkualitas. Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdikpora Kota Batu, Abdul Rais mengatakan, penandatangan tersebut sebagai upaya menunjukkan proses kejujuran dan tanggungjawab saat UN sehingga tidak ada sekolah menggunakan berbagai cara untuk meluluskan anak didiknya melalui contekan maupun membantu pengerjaan soal.
Dalam pakta integritas itu, juga dibarengi pengukuhan panitia tingkat sekolah dan panitia sub rayon.”Kami tegaskan ke semua sekolah, agar jujur dan kredibel dalam pelaksanaan UN,”kata Rais sapaan akrabnya.
Penandatangan itu merupakan yang keduakalinya dilakukan, yang hasilnya dari ujian sebelumnya juga tidak ditemukan kecurangan dalam pelaksanaan UN. Menurutnya, sosialisasi dan penandatangan itu sangatlah penting agar pihak sekolah serius pelaksanaan UN.”Nilai UN siswa bagus, prosesnya pun juga harus bagus,”tuturnya.
Mantan guru SMAN 2 Kota Batu ini menyebut, bahwa sebelum UN ada tahapan pra UN. Yaitu menyelenggarakan try out, baik itu SMP, SMA,SMK sederajat.
Kasek SMP Satu Atap Pesanggrahan, Sudjiatno mengatakan, semua sekolah mendukung komitmen tersebut. Alasannya, tidak etis jika guru dalam pelaksanaan UN melakukan kecurangan dengan tujuan agar siswanya lulus semua. Bila hal tersebut terjadi, maka akan menyia-nyiakan waktu ketika pra UN.”Siswa akan santai karena memandang UN tidak perlu dipersiakan dengan belajar serius, karena saat ujian dapat bocoran,”katanya.
Komitmen tersebut, tambahnya haruslah diikuti sanksi tegas dari pihak Dinas Pendidikan bila memang ada sekolah yang kedapatan curang dalam pelaksanaan UN.”Kami siap menyambut UN, dan sejauh ini siswa kami sudah 80 persen matang menerima pembelajaran,”ungkapnya Kepada Malang Post.(mik/lyo)

Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/83859-kompak-komitmen-gelar-un-jujur

BATU -Siswa SMP Negeri 1 Kota Batu, diberi kebebasan untuk menyalurkan bakatnya masing-masing di luar jam pelajaran. Pembinaan dan penyaluran bakat itu sendiri, juga diberi waktu cukup pada setiap Sabtu. Tak heran siswa-siswa di sekolah inipun banyak yang piawai memainkan alat musik,  menyanyi, tarian, dance termasuk kesenian tradisional.
” Kami rutin menggelar kreasi siswa pada hari Sabtu, untuk sarana penyaluran bakat siswa,”jelas Kasek SMP Negeri 1 Batu, Barokah Santoso.
Menurutnya, kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler itu juga wajib diikuti setiap siswa baik itu kelas 1 hingga kelas 3. Bedanya, jika kelas 1 dan 2 turun langsung dan tampil, sementara kelas 3 beralih bertindak sebagai penonton atau penikmat lantaran mereka sudah disibukan mempersiapkan ujian sekolah maupun ujian nasional.
Dicontohkan, setiap minggunya paling tidak ada dua kelas yang tampil dalam acara Sabtu kreasi. Prosesnya cukup simpel, mereka didampingi walikelas masing-masing untuk mengajukan proposal ke sekolah, yang selanjutnya diseleksi dan diatur jadwal tampilnya.
Memang, kata dia, mayoritas penampilan di arena Sabtu kreasi lebih pada kesenian tradisional. Seperti Tari Topeng Malangan, reog, kuda lumping dan karawitan. Tak heran sekolah yang berlokasi di Jalan Agus Salim itu, selalu menjadi langganan Pemkot Batu maupun lembaga swasta untuk tampil.
“Kami selalu diundang untuk tampil, dengan harapan dapat mengenal dan mengingatkan masyarakat tentang kesenian lokal, nasional dan internasional,”jelasnya.
Untuk memacu semangat anak didik, pihak sekolah juga melombakan dan memberi penilaian setiap kali Sabtu kreasi. Pengumuman juara favorit dan penampilan terbaik, dilakukan setiap akhir semester.”Kami mendidik mereka supaya tetap pertahankan kesenian lokal,”terangnya.
Kegiatan seperti itu juga mendapat dukungan penuh dari orangtua siswa, yang secara sukarela ikut menyiapkan kostum, bahkan ada yang mau menjadi sutradara pementasan maupun koreografer.
Menurut Barokah, semua peralatan alat pendukung kegiatan ekstrakulikuler itu 90 persen sudah terpenuhi.”Kegiatan ekstra ini, sangat bagus untuk perkembangan siswa, karena sejak awal bisa diketahui bakatnya masing-masing,’’ pungkasnya.(mik/lyo)

Sumber : http://www.malang-post.com/agropolitan/83781-sabtu-kreasi-tradisi-siswa-smpn-1

Kamis, 13 Maret 2014 , 05:37:00

JAKARTA  - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengebut penuntaskan pembuatan surat keputusan (SK) pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP). Hasil sementara saat ini, ada 87.004 guru bersertifikat yang tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP itu.

Penerbitan SK pencairan TPP ini ditangani oleh Kemendikbud baik untuk guru PNS maupun non PNS atau swasta. “Pembuatan SK pencairan itu tidak bisa ditangani atau dilimpahkan ke dearah. Nanti bagaimana pengawasannya, anggaraanya bisa jebol,” ujar Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Hamid Muhammad usai meresmikan Unit Pelayanan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Dikdas Rabu (12/3).

Hasil rekapitulasi hingga kemarin menunjukkan bahwa 87 persen usulan SK pencairan TPP guru non PNS sudah selesai dikerjakan. Sedangkan untuk SK guru PNS, sudah rampung sekitar 77 persen. Sisanya ada yang masih dalam masa validasi dan ada juga yang sudah divonis tidak layak menerima SK pencairan TPP itu.

Jumlah guru non PNS (PAUD, Dikdas, dan Dikmen) yang memiliki sertifikat dan diusulkan mendapatkan SK pencairan TPP berjumlah 203.619 orang. Dari jumlah itu sebanyak 7.744 orang guru dinyatakan tidak layak mendapatkan SK. Sedangkan masih ada 49.997 guru yang masih dalam proses validasi.

Kemudian untuk guru PNS (PAUD, Dikdas, dan Dikmen) yang bersertifikat dan diusulkan mendapatkan SK pencairan TPP mencapai 1.248.497 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.260 guru dinyatakan tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP. Sementara ada 162.749 orang guru yang masih menjalani fase validasi.

Hamid menambahkan, banyak alasan sehingga seorang guru sertifikat masuk kategori tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP. Di antaranya adalah, guru tersebut tidak bisa mengejar beban mengajar minimal 24 jam tatap muka dalam sepekan.

“Selain itu ada guru yang bisa mengejar beban mengajar, tapi mata pelajaran yang diampu tidak sesuai dengan sertifikatnya,” kata dia. Alasan lainnya ada guru yang pensiun, dimutasi jadi pejabat politik seperti camat atau lurah, dan sebagainya.

Pejabat asal Madura itu menuturkan pencairan TPP tidak menunggu seluruh SK pencairannya beres. Dia menegaskan SK yang sudah beres, bisa dicairkan terlebih dahulu. Dengan perkembangan ini, Hamid optimis TPP bisa dicairkan langsung ke rekening guru akhir bulan ini atau awal April nanti.

Saat ini Kemendikbud membuat kebijakan bahwa SK pencairan TPP hanya berlaku untuk enam bulan. Sebelumnya SK pencairan TPP ini berlaku untuk setahun sekali. Alasan memperpendek masa aktif SK pencairan TPP itu untuk mengakomodir jika sewaktu-waktu ada mutasi guru di daerah. Sehingga ada guru yang awalnya tidak bisa mengejar beban mengajar minimal, tetapi akhirnya bisa mengejarnya.

Pada kesempatan kemarin Hamid juga meresmikan Unit Layanan PTK Dikdas Kemendikbud. Dengan unit pelayanan itu, guru dari seluruh Indonesia bisa menikmati layanan prima untuk urusan pencairan segala jenis tunjangan dan dapodik (data pokok pendidik). “Sebelumnya banyak guru dari daerah yang parkir dulu di masjid Kemendikbud,” jelas dia.

Untuk mendapatkan informasi mengenai pencairan tunjangan, diwajibkan membawa keterangan NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan) serta salinan lembar sertifikat profesi. Unit pelayanan ini juga melayani perwakilan. Artinya, para guru di daerah bisa mewakilkan kepada seseorang, untuk mengecek masalah pencairan tunjangannya sehingga bisa menghemat biaya ke Jakarta. (wan)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/03/13/221657/87-Ribu-Guru-Tak-Layak-Dapat-Kucuran-Tunjangan-Profesi-

1 2 3 21