Rangkuman Berita

1 2 3 28

Batu,
Para kepala sekolah dan operator sekolah dari sejumlah sekolah dasar di kecamatan batu kota Batu mendapat pelatihan tentang aplikasi pendataan PTK (padamu negeri) tahun 2015 pelatihan tersebut digelar oleh dinas pendidikan setempat

DSC03370Pelatihan tentang aplikasi pendataan PTK (padamu negeri) tahun 2015 untuk para kepala sekolah dan operator sekolah ini digelar di aula dinas pendidikan kota Batu pelatihan dibuka langsung oleh kepala dinas pendidikan kota Batu Hj Mistin

Dengan alasan terbatasnya tempat pelatihan tahap awal ini hanya dikhususkan bagi KASEK dan operator sekolah dari kecamatan Batu saja berikutnya giliran untuk kasek dan operator sekolah dari kecamatan Bumiaji dan Junrejo

Menurut Hj Mistin tujuan kegiatan ini untuk melatih para KASEK dan operator sekolah agar mereka bisa mendata guru dengan baik pendataan guru tersebut sangat diperlukan karena nantinya semua guru harus memiliki dokumen penilaian kinerja guru (PKG)

Dokumen PKG tersebut sangat dibutuhkan oleh para guru sebagai syarat untuk bisa mendapatkan tunjangan guru sertifikasi (TPP) sehingga tidak mungkin seorang guru bisa mendapatkan sertifikasi kalau tidak memiliki dokumen PKG

Sementara terkait siapa yang berhak menilai masing-masing guru tersebut/ menurut Hj Mistin pemerintah sudah menunjuk sejumlah asesor para asesor tersebut adalah orang orang pilihan yang sudah terlatih

Dengan digembleng melalui pelatihan ini  diharapkan para KASEK dan operator sekolah nantinya tahu cara yang benar untuk memasukkan data guru sehingga data guru yang sudah mendapat PKG jadi benar mulai dari daerah sampai pemerintah pusat

Sumber : Hasan Syamsuri / Agropolitan News / atv / kota Batu

http://batukota.go.id/berita-1204-kasek-dan-operator-sekolah-dilatih-aplikasi-pendataan-ptk.html

JAKARTA – Sebanyak 104.308 guru kehilangan sebagian jam mengajar seiring penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menggantikan Kurikulum 2013 (K-13).

HUT PGRIDampaknya mereka bisa tidak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Sebab tidak mampu mengejar beban minimal mengajar 24 jam tatap muka per pekan.

Sebelum menjadi masalah yang meluas di kalangan guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan langkah antisipasi.

Yakni mengeluarkan kebijakan ekuivalensi atau penyetaraan. Tujuannya supaya guru-guru yang terpangkas jam mengajarnya itu tetap bisa mengejar batas minimal 24 jam tatap muka per pekan.

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemedikbud Sumarna Surapranata menuturkan ada lima kegiatan yang diekuivalen seperti mengajar di dalam kelas. “Pembobotannya juga ada. Sama seperti bobot mengajar di kelas,” jelasnya.

Kelima kegiatan itu adalah menjadi wali kelas disetarakan dengan beban mengajar 2 jam pelajaran per pekan. Kemudian menjadi pembina OSIS setara 1 jam pelajaran, menjadi guru piket setara 1 jam pelajaran, membina kegiatan ekstrakurikuler berbobot 2 jam pelajaran, dan terakhir menjadi tutor paket A, B, dan C serta pendidikan kesetaran memiliki bobot sesui dengan alokasi jam pelajaran yang dilakukan.

“Ketentuan ini hanya untuk guru yang kemarin mengajar K-13 tetapi sekarang kembali ke KTSP. Tidak berlaku untuk guru SD,” tandas pejabat yang akrab disapa Pranata itu.

Ketentuan lainnya adalah tambahan dari kebijakan ekuivalensi ini maksimal hanya 6 jam pelajaran per pekan. Artinya 18 jam pelajaran lainnya harus didapat guru dari kegiatan mengajar di dalam kelas.

Dengan kebijakan ini Pranata menjelaskan kebijakan perubahan implementasi K-13 menjadi KTSP tidak merugikan guru. Guru-guru yang jam mengajarnya terpangkas, tetap bisa mendapatkan TPG melalui skenario ekuivalensi itu.  (wan/end)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/02/27/289499/Jam-Mengajar-Terpangkas,-Ini-Solusinya-agar-Tetap-Dapat-TPG

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong ujian nasional (unas) dilaksanakan dengan berbasis online atau computer based test (CBT).

Siswa Kementerian pimpinan Anis Baswedan itu merekomendasikan 458 unit sekolah untuk melaksanakan unas dengan cara anyar itu.Namun dalam tahap verifikasi di lapangan, beberapa pemda mulai menyuarakan belum siap menyelenggarakan unas dengan gaya baru itu.Di antara pemda yang sudah menyatakan belum siap adalah Kota Bogor. Alasan ketidaksiapan itu didasari pada alat pendukung untuk pelaksanaan unas secara online.

Informasi yang berkembang, banyak pemda di Provinsi Jawa Barat selain Kota Bogor yang menyatakan tidak siap menyelenggarakan unas online.Karena belum siap menyelenggarakan unas versi CBT itu, seluruh siswa peserta unas di Kota Bogor tetap mengerjakan soal ujian berbasis print based test atau lembar ujian fisik menggunakan kertas jawaban (LJK).

Sebelum menjalankan unas online ini, Kemendikbud lebih dulu menetapkan sekolah nominasi atau yang layak dari segi infrastrukturnya. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam menjelaskan Kemendikbud menetapkan ada 458 unit sekolah yang diusulkan menjadi penyelenggara unas online.

Sebelum unas online dijalankan, seluruh unit sekolah tadi diverifikasi oleh pemda masing-masing. Tujuannya adalah mengklarifikasi kelayakan infrastruktur untuk menyelenggarakan ujian online.

Saat ini jawaban kesiapan dari masing-masing pemda mulai masuk ke Kemendikbud. Hanya saja Nizam tidak bersedia membeber ada berapa pemda yang menyatakan belum siap menyelenggarakan unas online.

Guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, Kemendikbud tidak pernah mengeluarkan paksaan. Dia menjelaskan unas online ini sifatnya bukan memaksakan pemda untuk menjalankannya, apapun kondisi infrastrukturnya.

“Mau jadi pioneer kok dipaksa. Bagi yang belum siap, tidak dipaksa,” ujarnya di Jakarta kemarin. Nizam menegaskan pemda-pemda yang sudah menyatakan siap menjadi perintis unas online, akan didukung Kemendikbud. Di antaranya dengan melakukan pelatihan bagi para opetaror atau pengawas penyelenggara unas online.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/02/24/288952/Ternyata,-Banyak-Sekolah-di-Provinsi-Ini-Tak-Siap-Unas-Online

162109_883426_guru_baris_HL

JAKARTA–Istilah honorer, pegawai tidak tetap (PTT), dan guru tidak tetap (GTT) tidak akan ada lagi bila Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nantinya diterbitkan. Saat ini Rancangan PP PPPK masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
“Kita masih menunggu PP PPPK-nya turun. Kalau sudah turun, otomatis tidak ada lagi istilah honorer, PTT, GTT, dan sejenisnya. Yang ada hanyalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) PPPK,” kata Kabid Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Syamsul Rizal kepada JPNN, Kamis (19/2).
Sebagai pegawai ASN, lanjutnya, PPPK proses rekrutmennya juga melalui tes. Tesnya, bisa sama dengan seleksi CPNS, bisa juga berbeda. Selain itu disesuaikan dengan formasi dan spesifikasi.
Kelebihan lainnya, pegawai PPPK tidak dibatasi umur dan langsung menduduki jabatan fungsional sesuai formasi yang dibutuhkan. Syamsul mencontohkan, seorang guru madya yang telah pensiun bisa saja masuk PPPK, asalkan formasinya ada.
“Kalau gurunya lulus tes, yang bersangkutan langsung jadi guru madya dan tidak memulai dari nol lagi,” ujarnya.
Demikian juga seorang guru besar di perguruan tinggi, walau sudah pensiun namun bila tenaganya masih dibutuhkan bisa masuk PPPK dengan jabatan sama.
“Jabatan PPPK tidak dari bawah, bisa saja dari atas. Ini keuntungan PPPK dibandingkan dengan PNS,” ucapnya. (esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/02/19/288239/Pensiunan-Guru-Bisa-Ngajar-Lagi-dan-Digaji-Pemerintah

KOTA BATU – Operasi cipta kondisi kemarin (16/2)digelar Satlantas Polres Batu. Sebanyak 60 pelanggar terjaring dalam operasi yang digelar di Jalan Semeru Kota Batu. Mereka pun mendapat surat tilang untuk membuat evek jera kepada pengguna jalan.

Kesadaraan masyarbatu tilangakat untuk emmatuhi aturan lalulintas masih dirasa kurang. Dari operasi yang digelar mulai pukul 11.00 hingga 12.00, banyak pengguna jalan yang terjaring operasi. Mereka pun langsung mendapat surat tilang dari petugas Satlantas Polres Batu.

Para pelanggar terjaring operasi karena tidak memakai helm, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kelengkapan kendaraan. ”Saya lupa tidak membawa STNK. Kebetulan rumah saya dekat sini saja,” kata Suhadi saat terkena tilang polisi.

Menurut AKP Miftahul Amin Kasat Laka Lantas Polres Batu, pelanggaran saat ditemukan bermacam-macam. Seperti belum membayar pajak, tidak memiliki SIM. ”Banyak terkena operasi karena tidak memiliki SIM. Selain itu ada juga yang SIM nya sudah mati dan tidak di perpanjang lagi,” kata Miftahul Amin.

Dari 60 pengguna jalan yang terkena tilang, polisi mengamankan satu unit kendaraan bermotor. Sebab ban kendaraan tidak sesuai standar. Karena itu polisi mengamankan kendaraan tersebut dan harus segera diganti bannya. ”Karena ban kecil tidak standar, jadi kami amankan,” ungkap Amin. (muk/bb)

Sumber : http://radarmalang.co.id/polisi-tilang-pelanggar-lalulintas-11651.htm

BATU – Dinas Pendidikan Kota Batu segera menggandeng paguyuban orang tua siswa dalam memberikan program makanan sehat gratis untuk siswa SD dan SMP. Program pemberian makanan sehat secara gratis bersamaan dengan pemberian susu gratis ini rencananya akan mulai bergulir pertengahan Februari.
Mistin, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Batu menjelaskan, paguyuban orang tua dilibatkan dalam pemberian makanan gratis tersebut juga untuk kepentingan kebersamaan. Bisa saja orang tua siswa belum saling mengenal atau tidak akrab. Namun dengan adanya kegiatan penyediaan makanan sehat gratis tersebut, orang tua bisa lebih akrab.
‘’Paguyuban orang tua siswa siap bersama-sama dengan kami dalam penyediaan makanan gratis ini. Mereka bisa memasak atau mengelola makanan sehat itu dan anggaran berasal dari Dinas,’’ ungkap Mistin kepada Malang Post.
Mantan Kepala Dinas Periwisata dan Kebudayaan Kota Batu ini menjelaskan, pemberian makanan sehat gratis tersebut berlangsung 36 kali. Makanan gratis diberikan setiap seminggu sehingga program yang bergulir mulai pertengahan Februari berakhir November.
Pemberian makanan gratis dan susu gratis itu bertujuan semakin meningkatkan gizi bagi siswa di Kota Batu, khususnya SD dan SMP. Dengan asupan gizi yang terus meningkat, siswa diharapkan semakin cerdas sehingga kualitas pendidikan semakin meningkat.
Selain itu, program itu juga bertujuan semakin meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan peternak di Kota Batu. Petani dan peternak sudah mendapatkan kepastian pemasaran melalui program itu sehingga tidak tergantung pada pasar tertentu.
Sebut saja peternak sapi perah, mereka tidak hanya bergantung kepada perusahaan susu. Jika hanya bergantung kepada perusahaan susu, peternak rawan terkena permainan harga sehingga harga susu bisa anjlok. Ketika harga anjlok maka kesejahteraan peternak tidak akan mengalami peningkatan karena biaya produksi juga tinggi.
‘’Program itu merupakan kebijakan Pak Wali (Walikota Eddy Rumpoko) untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Minimal petani dan peternak terus bisa melakukan produksi tanpa kuatir produk tidak terjual atau harga yang terlalu anjlok,’’ pungkas Mistin. (feb)

Sumber :http://www.malang-post.com/agropolitan/98574-makanan-gratis-seminggu-sekali

JAKARTA–Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penggajian akan mendorong tingkat kesejahteraan aparatur sipil negara, atau lebih dikenal dengan sebutan PNS.

JPNPasalnya, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, seluruh komponen gaji akan mengalami peningkatan.

“Sistem gaji PNS akan kita atur sehingga lebih profesional dan sesuai kinerja. Yang berkinerja bagus, akan mendapatkan income lebih besar,” kata Yuddy Chrisnandi di kantornya, Senin (2/2).

Dia menyebutkan, struktur gaji ASN hanya terdiri dari tiga komponen. Yaitu gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

Gaji pokok ASN semuanya sama dan tidak ada bedanya antar intansi pusat maupun daerah. Yang menjadi pembeda adalah tunjangan kemahalan dan tunjangan kinerja.

“Kalau gaji pokok golongan satu sama semua instansi tetap Rp 1,8 juta. Setelah ditambah dengan tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, gajinya menjadi di atas Rp 3 juta,” tuturnya.

Nantinya, dengan PP tentang Sistem Gaji, seorang ASN akan memperoleh gaji terendahnya (plus tunjangan) sekitar Rp 3 jutaan (golongan IA) dan tertinggi sekitar Rp 50 juta.

“Intinya pemerintah memberikan tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan untuk menyejahterakan ASN. Itu sebabnya ASN harus meningkatkan kinerjanya,” tandasnya. (esy/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/02/02/285134/Ini-Gaji-PNS-Terendah-dan-Tertinggi-di-Rancangan-PP

KOTA BATU – Tidak lama lagi warga Batu punya Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri. Bangunan sekolah dengan enam ruang kelas telah berdiri di Dusun Banaran Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji. Sesuai rencana, sekolah untuk anak berkebutuhan khusus itu membuka jenjang SD, SMP hingga SMA.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispenpora) Kota Batu Mistin mengatakan, SLB negeri ini menjadi sekolah satu-satunya SLB yang dimiliki Pemkot Batu. Sebab, selama ini hanya pihak swasta yang mengelola.

batu SLB

Untuk pembangunan SLB, dispenpora mendapatkan bantuan Rp 1,8 miliar dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada 2014. Pembanguan dilakukan Oktober 2014 dan finishing-nya pada akhir bulan Desember. Untuk pengerjaaan dilakukan CV Citra Kreasi Engineering.

Diakui Mistin, selama ini SLB belum dibuka meski bangunan gedung sudah selesai. Sebab, pihak ketiga belum menyerahkan ke dispenpora. ”Kami masih koordinasi dengan pihak ketiga. Masih proses,” tegas Mistin.

Untuk murid, Mistin mengaku tidak sulit. Sebab bisa didatangkan dari sekolah SLB swasta yang ada di Kota Batu. Juga dari anak berkebutuhan khusus yang ada di masyarakat. ”Salah satunya murid dari sekolah SLB Eka Mandiri bisa dioper kesini,” kata Mistin.

Sementara itu, Endang Retno, Kepala Sekolah SLB Eka Mandiri merasa senang ada pembangunan SLB baru. Sebab, selama ini di Kota Batu belum memiliki sekolah SLB Negeri. ”Semua guru senang. Sebab, punya SLB Negeri di Kota Batu. Bisa kerjasama,” kata Endang. (muk/yos)

Sumber : http://radarmalang.co.id/pembangunan-gedung-slb-rampung-11083.htm

KOTA BATU – Artis ibu kota menjadikan Kota Batu sebagai tempat untuk penggarapan video klip. Setelah Anang-Ashanty, Rio Febrian ikut tertantang menggarap video klip di Kota Batu. Kemarin (26/1) Rio Febrian bersama timnya sedang melakukan penggambilan gambar video klip di Batu Night Spektakular (BNS) Kota Batu.

pengambilan gambar video klip tersebut mulai dilakukan Rio Febrian sejak pukul 17.00. Video klip tersebut merupakan single ke dua dari album terbarunya. Vidio klip tersebut untuk single lagu yang berjudul Matahari. Lagu tersebut sudah dirilis di pasaran bulan Februari.

batu rio febrian shooting

Sedangkan album terbaru milik Rio Febrian akan di launching pada bulan April mendatang. Hanya saja, titel album masih mencari yang cocok. “Untuk judul albumnya masih belum. Kalo single keduanya berjudul Matahari,” kata Rio saat di temui Jawa Pos Radar Batu.

Terpisah Boy Salman yang merupakan Video dan Foto Manager Sony Music Entertaiment Indonesia, mengatakan bahwa kota Batu memiliki banyak pemandangan yang indah. Pemandangan alam pun juga memiliki banyak pilihan. Banyak angle yang bisa digunakan untuk pengambilan gambar. Bahkan objek wisatanya pun juga beranekaragam.

Dan jauh berbeda dengan kawasan wisata lainnya di Indonesia. Sehingga untuk pengambilan gambar shoting video klip sangat cocok. Bahkan selama perjalanan di atas kereta dari Jakarta ke Kota Malang, juga diambil engle sendiri untuk shoting video klip.

Pengambilan gambar di dalam kereta memang sangat dibutuhkan. Sebab tema yang diusung Traveling. Jadi dalam video klip lebih menonjolkan aktifitas traveling. ”Setelah dari Kota Batu nanti kami lanjutkan di Gunung Bromo,” ungkap Boy. (luq/bb)

Sumber : http://radarmalang.co.id/batu-jadi-lokasi-shoting-vidio-klip-10964.htm

JAKARTA - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 (K-13) lalu beralih ke Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP) mendapat respons beragam. Banyak daerah yang ngeyel tetap menjalankan K-13.

Dari tanggapan yang beragam itu, Mendikbud Anies Baswedan mengirimkan surat penghentian implementasi K-13 kali kedua. Bedanya jika pada surat pertama dulu ditujukan ke kepala sekolah, sedangkan surat kedua ini ditujukan ke kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

Harapannya, dinas pendidikan kabupaten dan kota bisa mengkoordinasikan jajaran sekolah di wilayahnya masing-masing. Supaya sekolah-sekolah bisa menuruti keputusan penghentian K-13. Jajaran Kemendikbud akan mengevaluasi “keampuhan” surat kedua itu.

Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemendikbud Didik Suhardi menuturkan, memang benar banyak sekolah di daerah-daerah yang tetap menjalankan K-13. Sekolah-sekolah itu ogah kembali menerapkan KTSP dengan beberapa alasan.

“Umumnya mereka menetapkan melanjutkan K-13 karena merasa sudah siap,” jelas Didik di kompleks DPR, Rabu (21/1). Dia mengatakan salah satu kesiapan dari sekolah adalah buku-buku pembelajaran berbasis K-13 sudah sampai di sekolah.

Didik menjelaskan, sah-sah saja sekolah yang sudah siap untuk tetap menjalankan K-13. Tetapi tidak bisa serta merta memutuskan di internal sekolah sendiri-sendiri.

Sekolah yang tetap menjalankan K-13 harus mendapatkan izin dari Kemendikbud. Setahu Didik, sampai saat ini Mendikbud Anies Baswedan belum mengeluarkan surat persetujuan sekolah di luar sasaran untuk menerapkan K-13.

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan sasaran implementasi K-13 hanya di 6.221 unit sekolah. Sementara sekolah lainnya, kembali menjalankan KTSP. Aturan ini berlaku pada Januari ini, tepatnya saat dimulainya semester genap tahun pelajaran 2014/2015.

Didik menjelaskan, di lapangan banyak sekali faktor yang membuat sekolah tetap melanjutkan implementasi K-13. Di antaranya adalah sudah adanya buku pelajaran K-13 di sekolah-sekolah.

Jika buku itu tidak digunakan, kepala sekolah bisa diperiksa aparat penegak hukum terkait pemborosan anggaran negara. “Kepala sekolah tentu takut jika sampai diperiksa kejaksaan,” ungkap Didik.

Dengan ketakutan itu, pihak kepala sekolah memilih cara aman. Yakni tetap menggunakan buku-buku K-13 yang sudah telanjur dipesan dan sampai di sekolah.

Namun, jika ada keputusan dari dinas pendidikan kabupaten/kota bahwa semua sekolah harus kembali ke KTSP, kepala sekolah tidak perlu takut untuk mengikutinya. Sebab, keputusan kembali ke KTSP dan menyimpan buku-buku K-13 sudah ada rujukan kebijakan dari dinas pendidikan setempat. (wan/end)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/01/22/282918/Mendikbud-Surati-Dinas-Pendidikan

 

1 2 3 28